TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan daya beli masyarakat perlu segera ditingkatkan untuk menggerakkan perekonomian. Pasalnya, Apindo memprediksi 250 ribu pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) tahun ini.
“Hampir semua negara di dunia sekarang bergantung pada konsumsi domestik,” ucap Bob ketika dihubungi pada Ahad, 25 Mei 2025. Selain daya beli, Bob menilai pemerintah perlu mempercepat proses deregulasi kebijakan agar tekanan biaya tinggi yang dihadapi pelaku usaha bisa berkurang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bob juga menyebut perlunya deregulasi di bidang ketenagakerjaan, yang mencakup aspek hubungan kerja, pengupahan, dan pemberian pesangon. “Tapi pengawasan diperketat,” ujar dia. Di samping itu, kata Bob, upah dan keterampilan buruh perlu ditingkatkan. Pemerintah juga bisa mengambil peran dalam membiayai reskilling para pekerja.
Menurut Bob, prediksi meningkatnya tren PHK bisa dilihat dari indikator ekonomi utama (leading economic indicator), seperti ekspansi kredit yang rutun dari dua digit menjadi satu digit. Adapun pertumbuhan kredit pada April 2025 tercatat 8,8 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah dari Maret 2025 sebesar 9,16 persen dan Februari 2025 sebesar 10,30 persen.
Selain itu, Bob juga menyoroti Purchasing Manager’s Index (PMI) atau Indeks Manajer Pembelian Manufaktur yang mengalami kontraksi. Data April 2025 menunjukkan, PMI Indonesia menurun signifikan sebesar 5,7 poin menjadi ke level 46,7 atau terburuk sejak Covid 2022. Indikator berikutnya, kata Bob, adalah menurunnya konsumsi masyarakat. Pelemahan ini sejalan dengan turunnya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke posisi 121,1 pada Maret 2025 dari 126,4 pada bulan sebelumnya.
Menurut Bob, PHK ini akan berdampak terhadap sektor padat karya yang berorientasi ekspor, sektor jasa, dan sektor retail. “Termasuk pariwisata, hotel, konstruksi, otomotif, hingga elektronik,” kata Bob.
Prediksi Apindo tak jauh berbeda dari proyeksi Badan Penyelenggara Jaminan Ssosial (BPJS) Ketenagakerjaan. “Prediksi dan potensi korban PHK yang akan terjadi untuk tahun 2025 ada sekitar 280 ribu korban PHK,” kata Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri saat rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 20 Mei 2025. Sampai April 2025, BPJS mencatat pekerja yang terkena PHK jumlahnya mencapai 24,36 ribu orang.
