TEMPO.CO, Jakarta - Penulisan ulang sejarah Indonesia versi Kementerian Pendidikan mendapatkan banyak penolakan. Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ellfonda Mekel alias Once Mekel, turut berkomentar perihal sejarah yang kini tengah digarap itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Saya kira yang menjadi hambatan dari kemajuan bangsa kita adalah ketidakjujuran kita sendiri," kata Once, dalam rapat dengar pendapat bersama akademisi, sejarawan, dan aktivis di Ruang Sidang Komisi X, kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.
Manifesto Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia
Mantan vokalis Dewa 19 ini berbicara setelah para akademisi, sejarawan, dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menyatakan penolakan terhadap sejarah versi Kementerian Kebudayaan. Aliansi ini membawa lima poin manifesto, yang pertama dibaca oleh Ketua Aliansi Marzuki Darusman.
AKSI memandang pernyataan Kementerian Kebudayaan tentang rencana penulisan ulang sejarah Indonesia secara nyata merupakan kehendak sadar melaksanakan suatu proyek masif. Berupa rekayasa masa lalu bangsa Indonesia dengan tafsir tunggal.
Dalam lingkup proses rekayasa itu, menurut AKSI, tampak tertanam tujuan pokok kepentingan pemerintah menegakkan suatu bangunan atau rekonstruksi suatu sejarah monumental tertentu. Sejalan dengan upaya mewujudkan visi serupa, lahirlah ilusi bahwa pemerintah seolah telah mendapat mandat bangsa menegakkan sejarah yang dirancangnya.
"Tindakan itu merupakan cara halus pemerintah mengontrol pemikiran rakyat dan memonopoli kebenaran atas sejarah bangsa," kata Marzuki, mantan Kejaksaan Agung, saat membaca poin pertama manifesto.
Once Mekel: Fakta Harus Dibuka
Once mengungkapkan pandangannya mengenai alasan ilmu pengetahuan di Indonesia kurang berkembang. Sains dan ilmu pengetahuan, kata dia, memiliki prasyarat berupa kejujuran dan kecintaan akan hal-hal detail. "Menyangkut itu kita harus tahu bahwa fakta harus dibuka," tutur dia.
Once mengutip kalimat yang menyebut fakta pada dasarnya tidak berjenis kelamin, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, fakta harus dibuka. Pendapat Once ini sejalan dengan kritik para akademisi, sejarawan, dan aktivis perihal penulisan sejarah resmi versi Kemenbud. "Apakah itu merugikan kita atau menguntungkan kita," tutur Once.
Misalnya para aktivis menilai banyak sejarah yang tidak termuat dalam penulisan sejarah resmi versi kementerian yang dipimpin Fadli Zon, itu. Di antaranya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat, seperti Peristiwa Kudatuli, Tragedi Trisakti, hingga Kerusuhan Mei 1998.
Sebab itu, di arena Komisi X DPR, Once mengatakan sejarah seharusnya bukan saja cerita dari orang-orang yang menang. Tapi ia harus menghimpun cerita dari mereka yang kalah, tertindas, dan mereka yang terkooptasi. "Mereka yang menderita di bawah suatu rezim," ucap politisi Fraksi PDI Perjuangan, itu.
