5 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah resmi menunjuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyalur bantuan sosial (bansos) dan offtaker hasil panen petani. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7) malam.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa KDKMP akan menjadi infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bansos dan barang subsidi. "Koperasi Desa Merah Putih itu adalah infrastruktur pemerintah untuk menyampaikan barang-barang bantuan sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua nanti melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan," kata Zulhas dalam jumpa pers.
Peran Ganda KDKMP
Selain menyalurkan bansos, KDKMP juga berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil panen petani. Zulhas menegaskan, ketika harga komoditas seperti gabah dan jagung berada di bawah harga yang ditetapkan pemerintah, koperasi akan bertindak sebagai pembeli. "Dia sebagai offtaker kalau harga seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi bisa menjadi pembeli dari produk-produk pertanian," sambungnya.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menambahkan, peran KDKMP sebagai offtaker akan dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia memastikan KDKMP tidak akan menggantikan atau bersaing dengan BUMDes, melainkan saling melengkapi dan memperkuat fungsi masing-masing.
"Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing karena jumlah desa banyak sekali, 75.266 dengan berbagai potensi yang ada, tentu nanti masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.
Keuntungan untuk Desa
Yandri mengungkapkan, ke depan seluruh potensi desa akan dimaksimalkan melalui KDKMP. Ia menyebut, dari keuntungan yang diperoleh, sebesar 20 persen akan menjadi pendapatan asli desa, sementara 80 persen sisanya akan kembali kepada rakyat di desa tersebut. Hal ini diharapkan membuat pemerintah desa memiliki kepentingan langsung terhadap keberhasilan program ini.
Rapat terbatas yang membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Di antaranya Menko Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Hadir pula Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah pejabat lainnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
