1 hour ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Paus Leo XIV memperingatkan perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak boleh dibiarkan mengurangi nilai manusia atau berubah menjadi instrumen baru untuk menguasai masyarakat dan negara-negara yang lebih lemah. Ia mendesak para pembuat kebijakan memastikan teknologi berkembang untuk melayani kepentingan bersama, bukan menggantikan atau mengendalikan manusia.
Peringatan tersebut disampaikan Paus Leo saat menerima peserta pertemuan International Catholic Legislators Network di Vatikan, Jumat (21/8/2026). Pertemuan tahunan ke-17 tersebut mengangkat tema “Human Dignity and Artificial Intelligence: Challenges, Opportunities and Oversight” atau Martabat Manusia dan Kecerdasan Buatan: Tantangan, Peluang, dan Pengawasan.
Paus mengatakan perkembangan AI yang sangat cepat membuka kemungkinan-kemungkinan yang sulit dibayangkan generasi sebelumnya. Namun, kemampuan teknologi yang semakin besar juga membawa pertanyaan etis yang semakin mendesak.
“Setiap pencapaian teknologi juga menghadapkan umat manusia pada pertanyaan moral, bukan hanya apa yang dapat kita lakukan, tetapi apa yang seharusnya kita lakukan?” kata Paus Leo.
Menurut dia, dunia saat ini menghadapi pilihan penting mengenai arah perkembangan teknologi. Manusia dapat membangun apa yang disebutnya sebagai “Menara Babel baru”, ketika kekuasaan, efisiensi, dan kontrol justru menutupi wajah manusia, atau membangun suatu peradaban ketika teknologi ditempatkan untuk melayani perkembangan manusia secara utuh.
Karena itu, Paus meminta para legislator tidak melihat tugas mereka sebagai upaya menghambat inovasi. Sebaliknya, pembuat kebijakan bertanggung jawab mengarahkan inovasi agar kemajuan teknologi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap martabat manusia.
Ia menyerukan pembentukan aturan yang kuat tetapi tetap memberi ruang bagi kreativitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Regulasi tersebut harus mampu melindungi hak dan kebebasan mendasar, mencegah eksploitasi pengguna, menjaga privasi, menjamin transparansi, serta memastikan teknologi memperkuat institusi demokrasi.
“Kerangka hukum yang kuat, pengawasan independen, pengguna yang memiliki pengetahuan, dan sistem politik yang tidak melepaskan tanggung jawabnya diperlukan,” kata Paus Leo.
Menurut Paus, pengawasan terhadap AI juga tidak cukup dilakukan oleh satu negara. Perkembangan teknologi yang melintasi batas geografis memerlukan diskusi dan pengawasan pada tingkat lokal, nasional hingga internasional.
Kerangka etika juga diperlukan agar nilai yang tertanam dalam sistem AI tidak ditentukan sepihak oleh satu ideologi atau kelompok kepentingan. Teknologi, menurut dia, harus tunduk kepada standar keadilan sosial yang dapat dipertanggungjawabkan.
Paus Leo memberikan perhatian khusus terhadap kesenjangan teknologi antara negara kaya dan miskin.
Kemajuan AI, menurut dia, berpotensi melahirkan bentuk ketergantungan baru ketika negara-negara yang secara ekonomi atau teknologi lebih lemah semakin bergantung kepada negara maupun perusahaan yang menguasai infrastruktur digital, komputasi, data, dan sistem kecerdasan buatan.
sumber : Antara
