13 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, menilai Indonesia perlu memulai pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) secara bertahap melalui proyek awal 10 gigawatt (GW) sebelum mengejar target ambisius 100 GW PLTS yang dicanangkan pemerintah. Menurut Eko, pendekatan bertahap penting agar Indonesia memiliki model implementasi yang terbukti berhasil sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.
Ia mengatakan pembangunan PLTS 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di tingkat Asia. "Saya senang kalau ada target 100 GW dan baterai 320 GWh (gigawatt hour). Tapi saya mencoba menurunkan itu menjadi 10 GW dulu sebagai fase pembuktian," kata Eko dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).
Ia mengatakan target 10 GW lebih realistis dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM), operasi dan pemeliharaan sistem, hingga pembangunan ekosistem industri energi surya nasional. Dengan kapasitas yang lebih terkendali, pengembangan SDM lokal dan koordinasi antarlembaga juga dinilai lebih mudah dilakukan.
Menurut Eko, pengembangan PLTS nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari sekolah menengah kejuruan, politeknik, perguruan tinggi, PLN, Pertamina, pemerintah daerah, hingga vendor teknologi energi.
"Potensi ekonominya bisa lebih terfokus dan pembangunan SDM lokalnya bisa dikejar," ujarnya.
Ia memperkirakan proyek awal 10 GW dapat menjangkau ribuan desa dengan kapasitas PLTS sekitar 0,8 hingga 1 megawatt per desa. Sementara kapasitas baterai yang dibutuhkan diperkirakan berkisar antara 1 sampai 3 megawatt hour (MWh) per desa.
Dengan pendekatan itu, implementasi proyek disebut lebih realistis dibandingkan mengejar target puluhan gigawatt dalam waktu singkat. Eko mengatakan proyek percontohan tersebut juga dapat menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional.
Menurut dia, prioritas pengembangan PLTS desa harus diarahkan pada wilayah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi produktif masyarakat. Ia menilai kebutuhan energi tiap desa berbeda sehingga desain sistem tidak bisa diseragamkan.
Eko menjelaskan desa pesisir dan desa perikanan membutuhkan dukungan listrik untuk cold storage, pabrik es, pengolahan ikan, hingga penerangan dermaga. Sementara desa pertanian membutuhkan sistem pompa air, irigasi, serta fasilitas pengering hasil panen.
"Tidak boleh semua desa disamakan. Harus melihat karakteristik ekonominya," katanya.
Untuk pulau kecil dan wilayah terpencil, PLTS dan baterai dapat digunakan menggantikan genset diesel sekaligus mendukung penyediaan air bersih dan listrik rumah tangga. Adapun desa wisata memerlukan listrik untuk mendukung homestay, kuliner, penerangan, stasiun pengisian daya kendaraan listrik, internet, dan fasilitas wisata lainnya.
Sementara bagi desa dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), listrik dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin produksi, pengemasan produk, hingga pendingin penyimpanan hasil usaha. Eko juga menyoroti kondisi desa-desa yang sebenarnya telah tersambung jaringan listrik PLN tetapi memiliki kualitas tegangan rendah dan sering mengalami pemadaman.
Menurutnya, PLTS dan baterai dapat berfungsi sebagai sumber daya cadangan atau backup power untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Ia mengatakan proyek awal 10 GW perlu diperlakukan sebagai fase pembuktian untuk mengetahui dampak nyata pengembangan energi surya terhadap masyarakat desa.
"Nanti akan jelas auditnya. Apakah setelah pemasangan PLTS biaya energi menjadi lebih murah, apakah produksi ekonomi lokal meningkat, apakah pendapatan masyarakat bertambah," katanya.
Selain itu, fase awal tersebut juga penting untuk menentukan ukuran atau sizing sistem PLTS dan baterai yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Eko, banyak proyek microgrid di desa gagal karena sistem yang dipasang terlalu besar atau overspec.
Ia mengatakan kesalahan tersebut sering muncul karena perencana proyek menggunakan asumsi kebutuhan listrik yang tidak sesuai dengan pola konsumsi masyarakat desa. "Membangun sistem listrik di daerah yang belum pernah mendapat akses listrik jauh lebih sulit dibandingkan membangun di kota," ujarnya.
Menurut Eko, masyarakat di wilayah yang belum pernah menikmati listrik sering kali belum dapat memperkirakan kebutuhan energinya di masa depan. Karena itu, desain sistem kelistrikan desa harus dilakukan secara bertahap dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
"Kalau di kota lebih mudah karena pola konsumsi listriknya sudah terlihat. Kalau di desa yang belum ada listrik, masyarakat sendiri sering bingung nanti listrik dipakai untuk apa," katanya.
