4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel dinilai dapat mempercepat program hilirisasi mineral sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri baterai kendaraan listrik global.
Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Bisman Bakhtiar, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nikel yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia.
Menurut dia, Indonesia perlu memastikan kekayaan sumber daya nikel tidak hanya berhenti pada aktivitas pertambangan dan ekspor bahan baku, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti baterai kendaraan listrik.
"Insentif ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah hilirisasi. Jika tidak diperkuat dengan kebijakan, kita hanya akan menjadi pemasok bahan baku, padahal kita memiliki cadangan nikel terbesar di dunia," ujar Bisman di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Ia menambahkan, kebijakan insentif perlu berjalan beriringan dengan penguatan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan dari meningkatnya penjualan kendaraan listrik, tetapi juga mendorong tumbuhnya industri komponen dan baterai di dalam negeri.
Menurut Bisman, Indonesia harus memanfaatkan momentum perkembangan industri kendaraan listrik global untuk menjadi pelaku utama dalam rantai nilai industri baterai.
"Jangan sampai hanya menjadi pasar. Kita harus menjadi pemain utama. Kebijakan insentif atau kemudahan lain harus sinkron dengan penguatan industri komponen di dalam negeri," katanya.
Bisman juga menilai baterai berbasis nikel atau nickel manganese cobalt (NMC) masih memiliki prospek yang kuat di pasar kendaraan listrik dunia. Baterai jenis ini dinilai unggul untuk kendaraan dengan kebutuhan performa tinggi dan jarak tempuh yang lebih panjang.
"Prospek NMC masih sangat bagus karena keunggulannya. Meski teknologi LFP berkembang, nikel tetap memiliki posisi strategis di pasar kendaraan listrik global," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema insentif kendaraan listrik berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk mobil listrik berbasis baterai nikel. Sementara itu, kendaraan listrik non-nikel direncanakan memperoleh PPN DTP sebesar 40 persen.
Pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp5 juta per unit. Program tersebut ditargetkan menyasar sekitar 200 ribu unit kendaraan listrik dan mulai bergulir pada Juni 2026.
"Kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100 persen. Kalau yang non-nikel, di bawah itu. Karena kita akan mendukung hilirisasi nikel di sini supaya nikel kita dipakai betul," kata Purbaya.
Upaya hilirisasi nikel menuju industri baterai kendaraan listrik juga terus berjalan. Salah satunya melalui proyek pabrik baterai kendaraan listrik yang dikembangkan Indonesia Battery Corporation di Karawang.
Pabrik tersebut dibangun melalui kerja sama dengan Contemporary Amperex Technology Co. Limited dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend melalui perusahaan patungan bernama Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery. Fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 itu memiliki kapasitas produksi hingga 6,9 gigawatt hour (GWh) per tahun dan diharapkan menjadi salah satu pilar pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional.
Kehadiran fasilitas tersebut dinilai menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat hilirisasi nikel sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di industri kendaraan listrik global.
