TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan menggelar operasi yustisi kependudukan setelah arus balik Lebaran 2025. Sebagai gantinya, Pemprov DKI akan mengandalkan pengecekan data kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Pemerintah Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi, tetapi kami akan melakukan pengecekan kependudukan,” ujar Pramono saat ditemui di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Pramono, kebijakan ini diterapkan demi memastikan ketertiban administrasi kependudukan bagi para pendatang baru. Dengan pendekatan yang lebih humanis, pemerintah akan membantu mereka menyesuaikan diri, termasuk memberikan pelatihan keterampilan melalui balai latihan kerja dan balai rakyat.
Kebijakan di Era Pj Gubernur Heru Budi Hartono
Operasi yustisi ini sudah pernah digelar oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, salah satunya yakni Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dalam pelaksanaannya, Heru menyerahkan tanggung jawab operasi yustisi kepada Disdukcapil. Ia menyebut operasi yustisi adalah hal yang lumrah dilakukan untuk menekan angka pendatang baru pascalebaran.
"Ya dengan dinas Dukcapil, kan itu hal yang biasa," kata Heru Budi di RPTRA Kecapi, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, 14 April 2023.
Kebijakan Heru didukung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Joko Agus Setyono kala itu, yang menyebutkan bahwa operasi yustisi bisa saja dilakukan bila diperlukan. Namun, ia menekankan bahwa pendataan penduduk dan kewajiban lapor bagi pendatang ke RT/RW lebih diutamakan sebagai upaya menjaga ketertiban kependudukan.
Pendatang Baru Didominasi Lulusan SMA Tanpa Keterampilan
Data Disdukcapil DKI Jakarta pada saat itu menunjukkan bahwa arus pendatang ke Jakarta terus meningkat. Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin mencatat lonjakan jumlah penduduk migran pada periode 2021-2022.
"Terjadi sedikit kenaikan dari 2021 ke 2022, karena memang Jakarta ini punya daya tarik sendiri. Jadi banyak penduduk yang ingin mengadu nasib ke Jakarta," ujar Budi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 14 Februari 2023.
Namun, tren menunjukkan bahwa mayoritas pendatang baru adalah lulusan SMA/sederajat, dengan hampir 50 persen diantaranya tidak memiliki keterampilan kerja. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil menggencarkan program pembinaan kependudukan, termasuk koordinasi dengan dinas lain untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi pendatang.
Pendatang Diperbolehkan Masuk, Asal Penuhi Syarat
Heru Budi Hartono tetap mengizinkan pendatang masuk ke Jakarta dengan syarat tertentu. Ia meminta agar mereka yang datang sudah memiliki pekerjaan dan keterampilan agar tidak menambah beban sosial di ibu kota.
"Boleh aja, tapi memiliki pekerjaan, memiliki keterampilan yang memang diperlukan di Jakarta. Bukannya enggak boleh," ujarnya.
Namun, pada saat itu ia juga meminta warga Jakarta tidak membawa sanak saudara atau kerabat dari kampung halaman tanpa kepastian pekerjaan dan tempat tinggal. Menurutnya, penambahan penduduk yang tidak siap secara ekonomi menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta.
Mutia Yuantisya berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
