2 hours ago
7
Seorang pekerja membersihkan panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau wisata Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, NTB.
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun APBN. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati mengatakan pemerintah menggandeng Bank NTB Syariah untuk menerbitkan sukuk hijau tersebut.
“Kenapa obligasi daerah? Karena kami mau mengeksplorasi skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan,” ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu (6/5/2026).
Niken meyakini penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi dan mempercepat proyek pembangunan energi bersih yang selama ini masih terkendala pembiayaan. Keterlibatan perbankan daerah dalam penerbitan sukuk hijau diharapkan mampu menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.
“Kontribusi energi baru terbarukan di NTB saat ini sekitar 25 persen. Sedangkan sisanya masih didominasi energi fosil batu bara, minyak, dan gas,” kata Niken.
Dinas ESDM NTB mencatat kapasitas energi terbarukan terus berkembang di Nusa Tenggara Barat. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid mencapai 21,6 megawatt.
Kemudian, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) sebanyak 18,5 megawatt.
Niken mengungkapkan potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu'u, Kabupaten Dompu. Estimasi kapasitas listrik yang dihasilkan dari proyek tersebut mencapai 65 megawatt.
“Izin pengembangan energi panas bumi telah diperoleh sejak Maret 2025,” pungkas dia.
Pemerintah NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia.
sumber : Antara
