TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Agung Sunarto mengatakan, rotasi besar-besaran yang dilakukan lembaganya diklaim berbasiskan integeritas. Basis datanya menggunakan hasil profiling yang dilakukan Badan Pengawasan (Bawas) MA.
"Saya berharap promosi dan mutasi ini yang merupakan penyegaran dapat memberikan semangat yang lebih besar lagi kepada para hakim dan aparatur pengadian untuk bekerja lebih baik lagi," kata Sunarto dalam keterangan resminya, Rabu, 23 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sunarto mengatakan, total ada 199 hakim dan 68 panitera yang terkena promosi dan mutasi kali ini. Mutasi terbesar ada di wilayah Jakarta. Seluruh hakim yang bertugas di lima pengadilan di wilayah Jakarta digantikan orang baru.
Sunarto berharap hakim dan pimpinan baru dapat memberikan harapan baru bagi wajah pengadilan di Indonesia. Lebih khusus soal pelayanan pengadilan yang bebas dari transaksional.
“Ke depan kami berdoa tidak ada lagi pelayanan yang bersifat transaksional,” kata Sunarto.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Sobandi mengatakan, rotasi dilakukan berdasarkan hasil rapat pimpinan Mahkamah Agung pada Selasa, 22 April 2025.
"Iya benar ada rotasi," kata Sobandi dikonfirmasi Tempo, Selasa malam.
Sobandi mengatakan, salah satu alasan rotasi adalah untuk menyikapi persoalan hakim yang kerap bermain perkara. Teranyar dilakukan oleh Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanto dan tiga hakim tindak pidana korupsi.
"Seluruh hakim PN di Jakarta kami rombak," kata Sobandi.
Sobandi mengatakan, para hakim yang terkena rotasi mulai efektif berdinas di tempat yang baru paling lama satu bulan.
"Semoga bisa lebih cepat karena ini kebutuhan khusus," katanya.
Berdasarkan hasil rapat pimpinan MA, sebanyak 61 hakim yang berdinas di lima pengadilan di wilayah Jakarta terkena rotasi ke luar Jakarta.
Pimpinan di tiga pengadilan di Jakarta yakni PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, dan PN Jakarta Utara juga baru. PN Jakarta Pusat dipimpin Husnul Khotimah yang sebelumnya menjabat Ketua PN Balikpapan.
Ketua PN Jakarta Selatan akan dijabat Agus Akhyudi yang sebelumnya menjabat Ketua PN Banjarmasin. Terakhir, Ketua PN Jakarta Utara akan diisi Yunto S Hamonangan Tampubolon yang sebelumnya Ketua PN Serang.
Sebelumnya pada 11 April 2025, Kejaksaan Agung menahan dan menetapkan tersangka empat hakim karena diduga terlibat dalam pemberian suap untuk vonis kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak kelapa sawit mentah. Kasus korupsi minyak goreng ini melibatkan tiga grup korporasi besar PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group berakhir dengan vonis lepas atau ontslag van alle rechtsvervolging dari majelis hakim.
Keempat hakim itu adalah Muhammad Arif Nuryanta, Djuyamto, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom. Selain itu ada pula Panitera Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Wahyu Gunawan dan dua advokat Marcella Santoso dan Ariyanto yang juga terlibat dalam praktik lancung itu.
Para hakim itu diduga menerima uang Rp 60 miliar untuk membebaskan terdakwa korporasi dari tuntutan pidana.
