10 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut harga beras mulai mengalami penurunan di 32 provinsi setelah pemerintah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menggelontorkan beras Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Informasi tersebut ia peroleh dari pemantauan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri yang memonitor harga di seluruh Indonesia.
“Jadi ke depan, kita lanjutkan. Tetapi juga tidak boleh terlalu turun, kenapa, petani yang terpukul,” kata Amran dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Amran, penurunan terjadi di semua level, baik beras medium maupun premium, seiring gencarnya operasi pasar pemerintah. Ia menambahkan, komunikasi dengan para pengusaha juga dilakukan setelah sempat ada kenaikan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Amran mengapresiasi Satgas Pangan yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga.
Mengutip data Pusat Informasi dan Harga Pangan Strategis Nasional di laman resmi Bank Indonesia, harga rata-rata beras memang mengalami penurunan tipis. Harga beras kualitas medium I tercatat sebesar Rp16 ribu per kg per Jumat (29/8/2025), turun tipis dibandingkan harga pada 25 Agustus yang sebesar Rp16.050.
Di periode sama, harga beras kualitas medium II turun Rp100 menjadi Rp15.800 per kg. Adapun untuk beras kualitas super I, harganya juga turun Rp 100 menjadi Rp 17.200 per kg.
Amran mengatakan, pemerintah akan terus mencari titik keseimbangan agar petani, pengusaha, dan konsumen sama-sama mendapat manfaat. “Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat, yang selama ini terjadi anomali di mana-mana,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Amran mengumumkan pemerintah menggelontorkan 43.665 ton beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) secara serentak melalui GPM. Program ini berpusat di Kementan dan tersebar di ribuan titik seluruh Indonesia, dengan target penyaluran 1,3 juta ton untuk periode Juli–Desember 2025.
Beras SPHP dijual Rp60.000 per kemasan 5 kilogram, menjangkau 4.320 titik kecamatan di 38 provinsi. Distribusi diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.
