TEMPO.CO, Solo - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai kritik yang dilayangkan kepada pemerintahan Prabowo Subianto tanpa data yang memadai bakal memperkeruh situasi.
"Saya harus katakan agak keras sedikit karena menurut saya sudah terlalu banyak yang keluar koridor. Pengamat-pengamat tanpa data yang jelas membuat keruh. Itu mempersulit pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," ucap dia di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah, Senin, 31 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurutnya, saat ini semua harus bisa memberikan suasana kekompakan di pemerintahan Presiden Prabowo. Termasuk untuk berbagai program yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Presiden saat ini.
"Kita beri kesempatan beliau (Prabowo) untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga bisa semua segera jadi. Seperti makan bergizi, ada yang kritik sana-sini. Sekarang kan sudah mulai jalan. Kan itu perlu waktu," tuturnya.
Ia mengungkapkan dalam program makan bergizi gratis tersebut baru saja dimulai. "Jadi jangan kita terus "torpedo" karya-karya bagus yang baru dimulai," katanya.
Luhur juga mengingatkan pentingnya menghormati karya-karya baik dari Presiden sebelumnya. "Kita harus hormati juga. Itulah budaya Indonesia. Kita harus kompak semua bangsa ini karena masalah yang dihadapi bangsa Indonesia ini masalah yang rumit dan kompleks karena global masalahnya begitu," ucap dia.
Ia juga meminta masyarakat untuk menjaga budaya santun saat mengkritik pemerintah. "Demokrasi itu betul. Tapi jangan demokrasi itu jadi merusak budaya sopan santun. Kita berbicara, berbahasa yang tidak menghormati orang yang sudah berkarya buat negeri ini dengan berburuk sangka dengan cepat," ujar Luhut
Dalam kesempatan itu, Luhut juga menyatakan bakal membela Jokowi. "Kemudian berburuk sangka dengan cepat. Saya kan pembantu Presiden Jokowi selama 10 tahun, saya saksi hidup," ucapnya.
