Kontroversi Dedi Mulyadi: Vasektomi Syarat Bansos hingga Anak Dikirim ke Barak Militer

4 hours ago 2

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi beberapa kali mengeluarkan rencana kebijakan yang mendapat sorotan publik. Sejumlah kebijakan mantan Bupati Purwakarta ini menuai pro dan kontra di masyarakat.

Kebijakan maupun langkah-langkah yang diambil Dedi sering dianggap sensasional. Bahkan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud sempat menyebut Dedi sebagai gubernur konten dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, 29 April 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Beberapa kebijakan Dedi Mulyadi yang disorot publik di antaranya soal vasektomi sebagai syarat bantuan sosial, larangan wisuda bagi siswa TK hingga SMA, larangan study tour, hingga pengiriman anak nakal ke barak militer.

Berikut sejumlah deretan gagasan dan kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi yang dirangkum oleh Tempo:

1. Vasektomi Jadi Syarat Bansos

Salah satu kebijakan baru Dedi Mulyadi yang menuai kontroversi ialah mengenai vasektomi atau program keluarga berencana (KB) pria dijadikan syarat untuk menerima bantuan sosial (bansos) masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Ia bahkan mengusulkan warga yang bersedia vasektomi akan diberi insentif Rp 500 ribu.

Dedi mengaku sering dimintai tolong orang untuk membantu biaya kelahiran yang angkanya mencapai Rp 25 juta. "Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima," kata dia usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, Selasa, 29 April 2025.

Dia menuturkan, dari sisi tanggung jawab, ketika seseorang menikah, maka dia harus bertanggung jawab atas kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak-anaknya. “Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong,” kata dia.

Karena itu, agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, dia ingin vasektomi menjadi syarat untuk menjadi penerima bantuan sosial. “Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin,” tuturnya.

2. Pengiriman Anak ke Barak Militer

Rencana Dedi Mulyadi mengenai pendidikan karakter ala militer bagi siswa bermasalah mulai direalisasikan sejak Kamis, 1 Mei 2025. Purwakarta dan Bandung menjadi dua wilayah pertama yang menjalankan program pembinaan karakter semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri itu.

Sedikitnya 69 pelajar sudah dikirim ke barak militer. Dedi Mulyadi mengatakan kriteria anak yang disertakan dalam pendidikan semi-militer tersebut dimulai dari jenjang sekolah menengah pertama.

Secara spesifik, anak-anak yang dikirim ke barak ialah yang perilakunya sudah mengarah pada tindakan kriminal dan yang orang tuanya sudah tidak memiliki kesanggupan untuk mendidik.

Dedi menyatakan sudah mengirim surat edaran pada seluruh sekolah di Jawa Barat untuk memberitahukan pelaksanaan pendidikan ala militer itu. “Dua hari yang lalu sudah ada surat edaran, ditujukan ke sekolah-sekolah,” kata dia selepas memimpin apel Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tingkat Provinsi Jawa Barat di Lapangan Kujang Rindam III/Siliwangi, Bandung, Jumat, 2 Mei 2025.

3. Pembentukan Satgas Antipremanisme

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga sempat menyebut akan menyiapkan Satgas Antipremanisme untuk menghadapi sejumlah persoalan ormas yang meresahkan hingga melakukan intimidasi. Hal ini dengan banyaknya kasus pihak-pihak yang mengatasnamakan ormas melakukan intimidasi terhadap sejumlah perusahaan untuk meminta uang dengan dalih tunjangan hari raya.

“Saya sampaikan ke para anggota DPRD bahwa tadi pagi saya sudah telepon Kapolda dan Pangdam. Mungkin besok, kami akan mengeluarkan surat keputusan," kata Dedi dikutip dari Youtube DPRD Jawa Barat, Jumat, 21 Maret 2025.

Satgas Antipremanisme ini rencananya akan dibentuk hingga ke tingkat kecamatan, lengkap dengan fasilitas mobilitas yang memadai. Targetnya, Jawa Barat bebas dari premanisme dalam waktu satu tahun.

Dedi mengaku prihatin sejumlah kasus intimidasi yang dilakukan ormas kepada sejumlah perusahaan menjelang Hari Raya Lebaran. “Orang tidak merasa tenteram karena banyaknya orang yang mengaku sebagai ormas, yang mengaku sebagai LSM, yang sudah secara terang-terangan melakukan intimidasi,” kata dia.

4. Larangan Wisuda TK hingga SMA

Gubernur Jawa Barat melarang kegiatan wisuda di jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan kegiatan perpisahan di luar sekolah. Dia beralasan acara wisuda tersebut dianggap tidak relevan dengan dunia pendidikan dan sering membebani orang tua siswa secara finansial.

Dedi mengatakan dia tidak akan mengubah keputusannya tersebut. “Sudah jelas TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda, sudah. Kenaikan kelas, kenaikan kelas. Kelulusan, kelulusan,” kata dia di Bandung, Senin, 28 April 2025.

Dia mengatakan, bagi orang miskin, uang untuk wisuda akan lebih bermanfaat jika digunakan hal lain. Dedi juga menyebutkan, jika menyadari kemampuan ekonomi rendah, maka sebaiknya hidup prihatin. Dedi menambahkan banyak orang tua yang menyambut baik kebijakan penghapusan wisuda untuk anak sekolah.

5. Larangan Study Tour

Dedi Mulyadi mengeluarkan aturan larangan study tour bagi siswa SMA/SMK dengan alasan menghindari biaya tinggi dan kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi selama kegiatan tersebut. Kebijakan ini berdampak pada sektor pariwisata edukatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada musim study tour.

Menurut Dedi, sekolah yang mengadakan study tour ke luar provinsi dianggap melanggar surat edaran yang dikeluarkan pada masa Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin. “Kalau sanksi pergi piknik ke luar provinsi sudah jelas melanggar surat edaran yang dibuat oleh Pak Bey, Pj Gubernur yang lama ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater,” ujarnya di Bandung, Jumat, 21 Februari 2025.

Dedi mengatakan sanksi akan dikenakan pada sekolah-sekolah lain yang tetap nekat melaksanakan study tour ke luar Jabar. Pernyataan ini disampaikan Dedi setelah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh SMAN 6 Depok, yang berujung pada pemecatan kepala sekolah.

Dia menjelaskan pemberian sanksi berupa pemberhentian atau penonaktifan kepala sekolah merupakan kewenangan Dinas Pendidikan.

6. Pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak

Dedi Mulyadi menginstruksikan pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak Bogor pada Kamis, 6 Maret 2025. Pembongkaran dilakukan karena perusahaan BUMD milik Provinsi Jawa Barat itu melanggar izin mengelola lahan. “Bongkar mulai hari ini meski itu adalah BUMD. Ini berdampak ke lingkungan,” kata Dedi dalam akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 dipantau pada Kamis.

Dedi mengatakan Hibisc Fantasy semula mendapatkan izin mengelola lahan sekitar 4.800 meter persegi. Namun, area rekreasi itu mencaplok sampai 15 ribu meter persegi. Menurut Dedi, Hibisc Fantasy telah melakukan pelanggaran. Dia mengaku sudah memperingatkan perusahaan tersebut untuk membongkar kelebihan lahan yang dicaplok.

Dedi mengatakan alasan untuk menindak BUMD ini untuk memberikan contoh kepada siapa saja. Dia tidak akan pandang bulu dalam melakukan tindakan. "Walaupun itu adalah lembaga bisnis lembaga usaha BUMD milik Provinsi Jawa Barat (Jaswita),” kata dia.

Pembongkaran dilakukan setelah banjir bandang melanda Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, yang mengakibatkan beberapa fasilitas umum rusak, tanah longsor, dan korban jiwa.