TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan parlemen belum bisa mengambil sikap soal penerapan masuk sekolah jam 6 pagi yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Hetifah mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu untuk menimbang dampak positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Sebab, menurut dia, kebijakan Dedi itu bukan yang pertama kali terjadi. Tahun lalu gubernur Nusa Tenggara Timur pernah memberlakukan hal serupa sebelum akhirnya membatalkan aturan tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Waktu itu kan kami juga jadi pro kontra kan. Ada sih kelebihannya, tapi juga banyak masalah yang terjadi terkait dengan pemajuan jam," kata Hetifah saat menghadiri agenda Peluncuran Beasiswa di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Senin, 2 Juni 2025.
Hetifah mengatakan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menerapkan aturan tersebut. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan akses transportasi hingga kesediaan orang tua atau wali murid.
"Kebetulan saat ini sedang masa reses, kami akan mengumpulkan pendapat dan masukan dari para konstituen," kata dia. Masa reses DPR adalah periode waktu ketika anggota DPR melakukan kegiatan di luar gedung DPR, biasanya dengan mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Apabila sambutan masyarakat positif dan penerapan sekolah mulai lebih pagi dinilai lebih banyak manfaatnya, menurut Hetifah, kebijakan Dedi itu patut dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut banyak menuai pro-kontra di masyarakat, politikus Golkar itu menyarankan agar Dedi mengurungkan niatnya.
"Karena tidak akan berkelanjutan kalau suatu kebijakan tidak mendapatkan penerimaan dari semua pihak termasuk orang tua," kata dia. "Kita juga banyak orang tua yang bekerja dan lain-lain."
Sebelumnya Dedi Mulyadi mengatakan penerapan jam belajar mulai pukul 6 pagi tersebut sudah pernah diterapkannya di Purwakarta saat menjabat bupati. “Tidak apa-apa mulai pukul 06.00, tapi belajarnya kan sampai Jumat," kata dia dikutip dari siaran pers Humas Jawa Barat, Jumat, 30 Mei 2025.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini
