10 hours ago
2
Seorang warga melintas saat alat berat meratakan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Mijen, Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/8/2025). Pemkot Semarang menargetkan pembangunan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSLE) di TPA Jatibarang pada akhir 2025 dan selesai pada 2027, sebagai upaya mereduksi sampah secara optimal mengingat volume sampah Kota Semarang mencapai 800–1.200 ton per hari.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengingatkan pemerintah daerah yang ingin terlibat dalam proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy agar memastikan volume sampah minimal 1.000 ton per hari. Ini merupakan sesuai kebutuhan fasilitas tersebut.
Sekretaris KLH sekaligus Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Rosa Vivien Ratnawati, menjelaskan bahwa selain penyediaan lahan, pemerintah daerah juga perlu menjamin ketersediaan volume sampah harian yang memadai.
“Pemda menyediakan lahan untuk pembangunan PSEL, tapi harus sesuai dengan tata ruang, dan kapasitas sampahnya minimal 1.000 ton per hari,” kata Vivien dalam sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, bagi daerah yang belum mencapai timbulan sampah sebesar itu, kerja sama dengan kabupaten atau kota lain dapat menjadi solusi agar pasokan sampah ke fasilitas PSEL tetap terpenuhi.
“Tapi, harus dihitung jaraknya. Kalau terlalu jauh, justru bisa merugikan,” ujarnya.
Berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, kabupaten atau kota yang memenuhi kriteria PSEL adalah daerah dengan volume sampah paling sedikit 1.000 ton per hari.
sumber : ANTARA
