KEMENTERIAN Pertahanan mengajukan kebutuhan anggaran hingga Rp 667 triliun untuk 2027, jauh melampaui pagu indikatif yang hanya Rp 139 triliun. Selisih lebar ini mendorong mereka meminta tambahan anggaran melalui DPR.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menyusun kebutuhan anggaran sebesar Rp 667 triliun dengan mempertimbangkan prioritas dan dinamika tugas pertahanan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Oleh karena itu dalam tahun 2027 kami mengajukan rencana kebutuhan anggaran sebanyak Rp 667 triliun,” kata Sjafrie seusai rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut dia, rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pertahanan/TNI untuk 2027. Ia menekankan kebutuhan anggaran pertahanan bersifat dinamis dan cenderung meningkat, seiring tuntutan menjaga kedaulatan negara.
Namun, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 139 triliun. “Kami harus mengikuti arahan yang sudah dikeluarkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan,” ujar Sjafrie.
Menghadapi kesenjangan tersebut, Kementerian Pertahanan mengusulkan tambahan anggaran Rp 195 triliun melalui Komisi I DPR untuk diteruskan ke Badan Anggaran.
Sjafrie beralasan tambahan dana diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan mendukung tugas TNI, termasuk operasi militer selain perang seperti pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana. “Sistem pertahanan negara adalah sabuk pengaman bagi keberlangsungan pembangunan nasional,” kata dia.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto menyatakan komisinya mendukung usulan tambahan tersebut untuk dibahas lebih lanjut di Badan Anggaran. Ia menyoroti pagu indikatif 2027 yang justru lebih rendah dibanding anggaran 2026 sebesar Rp 187 triliun.
“Komisi I menyetujui dan mendukung usulan tambahan itu untuk diteruskan ke Badan Anggaran,” kata Utut.
