3 hours ago
4
Pembersihan puing reruntuhan gedung mushala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah selesai dilakukan pada Selasa (7/10/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyepakati nota kesepahaman lintas kementerian. Hal itu sebagai bukti komitmen pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam meningkatkan keamanan dan kelayakan infrastruktur pesantren di seluruh Tanah Air.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan, nota kesepahaman itu berkaitan dengan program mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan pesantren. Ini sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi para santri dan tenaga pendidik.
Menurut sosok yang akrab disapa Cak Imin itu, negara tidak boleh membiarkan lembaga pendidikan keagamaan terabaikan secara infrastruktur. Terlebih lagi, pesantren telah lama berperan bukan hanya dalam upaya mencerdaskan generasi, tetapi juga penopang moral bangsa.
“Penandatanganan kesepahaman ini adalah bagian dari upaya kita menjamin keselamatan setiap warga, menjamin keselamatan para anak didik, para santri generasi penerus bangsa,” ujar Cak Imin dalam siaran pers yang diterima Republika, Sabtu (18/10/2025).
Ia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung agar negara hadir dalam upaya memperbaiki sarana pesantren. Kepala Negara juga telah menerima sejumlah laporan terkait kerusakan fasilitas dan insiden bangunan ambruk yang menelan korban jiwa di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur.
“Setelah kami melaporkan perkembangan di lapangan, Presiden memerintahkan agar pemerintah hadir menangani dan merencanakan langkah konkret agar peristiwa tragis tidak terulang kembali,” jelas Muhaimin.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menetapkan kriteria pesantren yang menjadi prioritas penerima bantuan perbaikan infrastruktur. Tahap awal akan difokuskan pada pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 orang dan memiliki keterbatasan ekonomi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyambut baik langkah strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya urusan pembangunan fisik, tetapi juga perlindungan terhadap hak anak untuk belajar di lingkungan yang aman.
