TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kebudayaan menjadi sorotan setelah merumuskan penulisan "sejarah resmi" Indonesia. Protes itu dibahas di Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat dengar pendapat pada Senin, 19 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Hari ini menjadi hari yang bersejarah dalam upaya kita memperbaiki berbagai hal di negara," kata Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian, di Ruang Sidang Komisi X, kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 19 Mei 2025.
Sejarah dari Sudut Pandang Penguasa
Hetifah mengatakan, pertemuan ini untuk mendengarkan masukan dari para akademisi, sejarawan, hingga aktivis yang memiliki kepedulian terkait dengan rencana penulisan sejarah Indonesia. Komisi ini memiliki sepuluh mitra, termasuk Kementerian Kebudayaan.
"Kami memahami bahwa sejarah banyak ditulis dari sudut pandang penguasa atau ideologi tertentu," kata politisi dari Partai Golkar ini dalam membuka rapat tersebut.
Penulisan sejarah, kata Hetifah, kerap mengabaikan sumbangsih kelompok lain atau tokoh tertentu yang tidak terlibat dalam narasi sejarah. "Kontribusi dari kelompok-kelompok minoritas atau mereka yang berada di daerah terpencil dan tidak bisa bersuara," ucap dia.
Rapat Dengar Pendapat Umum Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 Mei 2025. Tempo/Amston Probel
Dia mengatakan, dalam rapat ini Komisi X ingin mendengarkan pendapat perihal masalah yang berhubungan dengan sejarah tersebut dinilai menjadi hal reflektif. "Yang bisa membimbing bangsa kita ke arah yang lebih dewasa secara politik dan budaya," tutur Hetifah.
Penulisan Sejarah Seharusnya Transparan dan Objektif
Menurut dia, penyusunan ulang narasi tentang sejarah sangat penting, terutama anak-anak atau generasi di masa mendatang. Proses penulisan sejarah itu seharusnya dilakukan secara transparan. "Melibatkan berbagai pihak yang sangat kredibel," tutur dia.
Selanjutnya, Hetifah mengatakan, dalam penulisan sejarah pun harus mempertimbangkan berbagai perspektif sehingga hasilnya menjadi lebih objektif dan mencerminkan kebenaran.
Sekretaris Ketua Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia Ita Fatia Nadia, mengatakan pertemuan dengan Komisi X—awalnya muncul dari keprihatinan yang sangat dalam tentang proses perumusan sejarah Indonesia.
"Kami merasa bahwa proyek yang sedang terjadi tentang penulisan sejarah akan mempunyai dampak yang sangat luas bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia, itu.
Koalisi tersebut melibatkan para akademisi, sejarawan, hingga aktivis yang tergabung dalam Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia, Tim Klarifikasi Sejarah, Amnesty Internasional Indonesia, dan Laboratorium Indonesia 2045.
