3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif. Komisi XI DPR RI dijadwalkan melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Destry pada Rabu (26/8/2026).
Pencalonan Destry berlangsung setelah posisi Gubernur BI ditinggalkan Perry Warjiyo. Presiden Prabowo secara resmi menerima pengunduran diri Perry pada 26 Juli 2026. Pemerintah kemudian memproses pemberhentian Perry secara hormat dari jabatan Gubernur BI.
Perry Warjiyo sebelumnya memimpin BI sejak 2018. Setelah pengunduran dirinya, pemerintah menunjuk Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sebagai Pjs. Gubernur BI untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan bank sentral hingga Gubernur BI definitif ditetapkan.
Dengan demikian, Destry kini menghadapi proses untuk beralih dari posisi Pjs. menjadi Gubernur BI definitif. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas menilai Destry memiliki pengalaman dan kapasitas yang mumpuni untuk memimpin bank sentral.
Menurut dia, pengalaman Destry di sektor keuangan, perbankan, pasar modal, hingga kebijakan moneter menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur BI.
"Nama Destry Damayanti sudah diusulkan oleh Presiden Prabowo sebagai calon tunggal untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia definitif," kata Anwar dalam keterangannya pada Republika, Selasa (25/8/2026).
Anwar berharap, apabila terpilih, Destry dapat membangun hubungan yang baik dan rasional dengan berbagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Di antaranya Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Menurut Anwar, hubungan dan koordinasi yang baik juga perlu dibangun dengan pemerintah pusat dan daerah serta para penyedia jasa pembayaran, baik bank maupun lembaga nonbank.
"Hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat penting dibangun oleh Destry agar dia sebagai Gubernur BI dapat membuat kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh para pelaku pasar sehingga stabilitas ekonomi dan keuangan serta kesinambungan kebijakan nasional dapat terjaga," ujarnya.
Anwar menilai tantangan yang akan dihadapi Gubernur BI ke depan tidak ringan. Kondisi perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, kenaikan harga energi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar.
Di dalam negeri, menurut dia, kualitas dan pertumbuhan kredit juga menghadapi tantangan. Daya beli masyarakat dan sektor riil dinilai masih berada dalam tekanan.
Karena itu, Anwar berharap kebijakan BI ke depan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas.
"Untuk itu, kehadiran kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta adanya stabilitas tentu jelas sangat diharapkan," katanya.
Selain tantangan tersebut, Anwar meminta Gubernur BI mendatang memberi perhatian terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan kerentanan sistem keuangan global. Perkembangan aset kripto serta tingginya utang pemerintah juga dinilai menjadi persoalan yang perlu dicermati.
Di sisi lain, transformasi digital dan ekonomi, ekonomi hijau, pembiayaan berkelanjutan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi agenda yang menurut Anwar perlu mendapat perhatian.
