1 week ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Defisit APBN 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan besaran tersebut, ruang fiskal pemerintah pada 2025 ditopang oleh basis ekonomi nasional yang mendekati Rp 24.000 triliun, sehingga defisit tetap terjaga di bawah batas aman 3 persen.
Pendapatan negara dalam realisasi sementara APBN 2025 tercatat Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Pada saat yang sama, belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu, sehingga defisit melebar dibandingkan rencana awal.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pelebaran defisit tersebut merupakan pilihan kebijakan yang disengaja. Pemerintah tidak memangkas belanja meski pendapatan negara belum optimal.
“Kalau kita lihat di presentasi APBN, pendapatan negara hanya 91 persen, sedangkan belanja sudah 95,3 persen. Kita pasti bertanya, kenapa tidak dipotong belanjanya supaya defisit tetap kecil. Tapi kita tahu, ketika ekonomi sedang mengalami penurunan, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Januari 2026, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target APBN. Penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi Rp 300,3 triliun atau 99,6 persen, sementara PNBP mencapai Rp 534,1 triliun atau 104 persen dari target. Adapun penerimaan hibah tercatat Rp 4,3 triliun atau 733,3 persen dari target.
Di sisi belanja, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp 2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target. Belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 1.500,4 triliun atau 129,3 persen, sedangkan belanja non-K/L Rp 1.102,0 triliun atau 71,5 persen. Transfer ke daerah disalurkan sebesar Rp 849,0 triliun atau 92,3 persen dari pagu.
