3 hours ago
5
Oleh: Faozan Amar*)
Sekolah merupakan sarana penunjang pendidikan bagi para siswa untuk belajar. Bahkan, ia sering kali disebut sebagai rumah kedua bagi mereka.
Apabila ada bangunan sekolah yang rusak atau tidak layak, institusi terkait, baik pemerintah maupun swasta, dituntut untuk segera melakukan revitalisasi. Sebagai sarana belajar, sekolah dituntut kelayakannya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
Bangunan sekolah yang rusak akan berdampak pada ketidaknyamanan kegiatan belajar mengajar. Namun, untuk melakukan revitalisasi terhadap bangunan itu memerlukan dana yang tidak sedikit.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI menunjukkan, terdapat 1,18 juta unit ruang kelas sekolah dasar (SD) di Indonesia untuk tahun ajaran 2024/2025. Mirisnya, sebanyak 60,3 persen di antaranya dalam kondisi rusak.
Perinciannya, sebanyak 27,22 persen mengalami rusak ringan; 22,27 persen rusak sedang; dan 10,81 persen rusak berat. Ruang kelas SD yang berada dalam keadaan baik hanya 39,7 persen dari total keseluruhan.
Itu baru data ruang kelas SD. Belum lagi ruang kelas SMP, SMA dan SMK. Tentu, jika semua itu dijumlahkan, fakta tentang kondisi bangunan sekolah di Tanah Air menjadi lebih besar lagi.
Untuk merehabilitasi sekolah tersebut, pada tahun 2025 ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp17,1 triliun. Sasaran rehabilitasi ini mencakup 10.440 satuan pendidikan, yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pada dasarnya, program revitalisasi sekolah menjawab harapan masyarakat akan kebutuhan tempat belajar yang baik. Infrastruktur pendidikan yang bagus membawa siswa dan guru pada suasana belajar-mengajar yang kondusif.
Dengan demikian, tidak muncul kekhawatiran bahwa ruang kelas tiba-tiba roboh. Siswa dapat belajar dengan tenang. Guru dapat meningkatkan kemampuannya dalam mendidik.
Suasana belajar mengajar yang bagus tersebut tentu saja dapat menekan angka putus sekolah. Sebab, menurut penelitian, ada faktor selain kendala ekonomi yang mendorong siswa putus sekolah.
Di antaranya adalah buruknya infrastruktur sekolah (Bela Aulia Fanani, 2025). Siswa tak tenang belajar. Sebaliknya, mereka akan stres memikirkan keselamatan jiwanya dari ancaman gedung sekolah roboh.
Swakelola revitalisasi sekolah
Dana yang sebelumnya dikelola Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini beralih ke Kemendikdasmen, dengan sistem swakelola yang langsung ditranfer ke rekening sekolah. Proses pembangunan revitalisasi sekolah mulai dari ruang kelas, perpustakaan, toilet, dan lain-lain diserahkan semuanya kepada sekolah. Ini diharapkan mendorong tiap sekolah untuk bisa mengelola dan memberdayakan potensi yang ada dengan sebaik-baiknya.
Misalnya, dari segi perencanaan, pihak sekolah menyusun rencana revitalisasi bersama-sama dengan Komite Sekolah. Para guru dan orang tua duduk bersama untuk memikirkan berbagai kebutuhan; mulai dari perencanaan, bahan bangunan, hingga tukang bangunan yang akan mengerjakan proyek.
Kebijakan swakelola juga memberi ruang bagi pemberdayaan masyarakat sekitar dan membuka lapangan kerja baru. Alhasil, mampu mengurangi pengangguran di tingkat lokal.
Warga yang menganggur dapat diserap menjadi, misalnya, tukang bangunan. Siswa atau mahasiswa jurusan Teknik Sipil dapat pula dilibatkan dalam pekerjaan tersebut.
Selain itu, roda ekonomi masyarakat juga bisa berputar. Bahan-bahan bangunan, seperti semen, besi, baja ringan, paku dan lain-lain dapat dibeli dari toko material yang ada di sekitar sekolah.
Adapun batu dan pasir dapat diperoleh secara gotong royong dari warga yang ada di lokasi sekitar. Pedagang warung makan dan toko pun menikmati peningkatan penjualan lantaan ada para tukang bangunan sebagai konsumen baru.
Dunia usaha dan dunia industry (DUDI) dapat berpartisipasi dalam mensukseskan program revitalisasi sekolah, melalui penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Di samping itu, mereka juga dapat mendukung pengadaan sarana-prasarana lain, seperti ruang laboratorium, alat peraga, peralatan olahraga, dan sebagainya.
Dampak revitalisasi sekolah
Revitalisasi sekolah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2024 turut berdampak pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang mencapai sebesar 0,09 persen poin. Selain itu, program ini juga menyerap tenaga kerja sebanyak 178 ribu orang (CNBC Indonesia, 19 Agustus 2024). Di samping itu, ada multiplier effects lainnya karena ini kontruksi bangunan sekolah terbilang sederhana, bisa dikerjakan oleh perusahaan konstruksi lokal di daerah.
Revitalisasi sekolah yang melibatkan masyarakat akan memiliki dampak psikologis yang cukup besar. Masyarakat akan merasa memiliki sekolah. Sebab, mereka turut membangun sarana dan prasarana tempat belajar itu. Alhasil, publik makin termotivasi untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah itu.
Program revitalisasi haruslah dimaknai sebagai sebuah bantuan yang bersifat stimulan. Bagaimanapun, pada akhirnya sekolah dan masyarakat-lah yang lebih banyak berpartisipasi dalam membangun sekolah.
Pemerintah sekadar memberikan stimulus. Masyarakat-lah yang mesti bergerak untuk memajukan pendidikan. Sebab, hakikat pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara negara dan rakyat.
Pemerintah daerah (pemda), baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, juga wajib memberi dukungan yang maksimal. Pemda dapat menyokong proses revitalisasi sekolah dengan, misalnya, memberikan pendampingan kepada sekolah, melengkapi sarana yang masih kurang, melakukan monitoring dan evaluasi. serta mengalokasikan dana APBD untuk menyukseskan program revitalisasi.
Suksesnya revitalisasi sekolah adalah sukses bersama semua pemangku kepentingan. Semua bergerak seirama menuju terciptanya masyarakat Indonesia yang cerdas dan berpendidikan.
Dalam konteks ini, program revitalisasi tak sekadar memperbaiki infrastruktur sekolah yang memiliki dampak ekononomi, tetapi juga “merevitalisasi” masa depan bangsa ini.
Wallahu a’lam.
*) Faozan Amar adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka). Ia kini menjabar Direktur Eksekutif Al Wasath Institute.
