4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mendukung rencana pemerintah untuk membangun Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya dan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR). Akses sarana transportasi dan jalan itu diyakini akan mengkikis kemacetan di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat ini.
"LRT itu sebenarnya rencana pekerjaan lama jadi kalau kemudian dibangun baik-baik saja. Berikutnya juga Bandung Intra Urban Toll Road," ujar Daddy saat dihubungi, akhir pekan ini.
Berdasarkan survei TomTom Traffic Index 2024, Kota Bandung jadi kota termacet di Indonesia dan berada di peringkat 12 kota termacet di dunia. Kemacetan itu juga dirasakan Daddy. Dirinya mencontohkan perjalanan dari kawasan Stasiun Whoosh Tegalluar ke Kantor DPRD Jabar dengan Stasiun yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih menggunakan kendaraan pribadi.
Durasi perjalanan itu lebih lama dibandingkan dari Stasiun Whoosh Tegalluar-Stasiun Halim, Jakarta menggunakan kereta cepat yang hanya sekitar 40 menit padahal jaraknya lebih jauh. Sehingga menurutnya dengan keberadaan moda transportasi seperti LRT ini akan sangat membantu dalam mengurai kemacetan.
"Pasti masyarakat menikmati apapun layanan transportasi massal. Saya kira menjadi pilihan di kota. Saya sendiri mengalami betapa rumitnya dari kantor DPRD Jabar ke Tegalluar itu butuh waktu sejam lebih," kata Daddy.
Begitupun dengan akses seperti Tol Dalam Kota maupun flyover yang menurut politisi Partai Gerindra itu akan sangat membantu untuk mengurai kemacetan. Seperti halnya di DKI Jakarta dimana kemacetan sedikitnya bisa terurai dengan keberadaan Tol Dalam Kota hingga flyover.
Namun tentu saja yang harus dipikirkan dalam pembangunan tersebut ialah masalah biaya. Sebab, kata dia, dalam pembangunan yang monumental itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dia mengatakan, pemerintah harus memikirkan skema terbaik untuk pembiayaannya. "Ini saya kira menjadi PR (pekerjaan rumah). Pembiayannya tidak murah, itu pekerjaan monumental dan semua pekerjaan monumental pasti pembiayaannya tidak ada yang murah. Memang persoalan klasiknya pembebasan lahan," katanya.
