1 day ago
2
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu bersama jajaran direksi dan komisaris BTN dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN di Menara I BTN, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengoreksi pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah menyesuaikan dasar hukum dua agenda rapat serta menambahkan penjelasan pada agenda utama. Koreksi pemanggilan tersebut disampaikan perseroan pada Senin, 5 Januari 2026.
“PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melakukan ralat pemanggilan dalam rangka penyesuaian dasar hukum Mata Acara Pertama dan Mata Acara Kedua Rapat serta penambahan penjelasan Mata Acara Pertama Rapat,” tulis Corporate Secretary Division Head BTN Ramon Armando, dikutip dari Keterbukaan Informasi, Selasa (6/1/2026).
Penyesuaian dilakukan pada agenda perubahan anggaran dasar perseroan serta pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Langkah ini diambil menyusul berlakunya Undang-Undang BUMN Nomor 16 Tahun 2025 yang mewajibkan badan usaha milik negara menyesuaikan anggaran dasarnya.
BTN juga menambahkan penjelasan bahwa perubahan anggaran dasar diperlukan setelah selesainya pemisahan Unit Usaha Syariah perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional. Pemisahan tersebut telah disetujui dalam RUPS Luar Biasa pada 18 November 2025 dan dilakukan sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan.
Manajemen BTN menegaskan koreksi pemanggilan RUPS ini tidak berdampak pada kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan. “Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tidak ada,” ujar Ramon.
BTN memastikan tidak terdapat perubahan pada agenda rapat lainnya. Seluruh informasi terkait penyelenggaraan RUPS tetap mengacu pada pemanggilan ulang rapat yang telah diumumkan sebelumnya pada 16 Desember 2025.
