TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi pada triwulan II 2025, meskipun berdasarkan parameter ekonomi makro seharusnya terjadi kenaikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menganggap kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi menjelang Idul Fitri.
"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing usaha, diputuskan tarif listrik triwulan II tahun 2025 tetap, yaitu sama dengan tarif listrik periode triwulan I tahun 2025, sepanjang tidak ditetapkan lain oleh pemerintah," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Kamis, 27 Maret 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Keputusan ini berlaku bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 24 golongan pelanggan subsidi. Golongan pelanggan subsidi mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan kebijakan ini, masyarakat dalam kategori tersebut tetap mendapatkan subsidi listrik.
Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan faktor kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA). Berdasarkan parameter ekonomi makro dari November 2024 hingga Januari 2025, seharusnya tarif listrik mengalami kenaikan. Namun, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan tersebut.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan diskon 50 persen biaya listrik bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA selama Januari hingga Februari 2025. Sejak 1 Maret 2025, tarif listrik kembali normal dan tidak mengalami kenaikan pada triwulan II.
Selain mempertahankan tarif, Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) melakukan efisiensi operasional untuk menjaga stabilitas tarif tanpa mengurangi mutu layanan kepada masyarakat. Pemerintah juga mendorong PLN memperluas penjualan tenaga listrik sebagai upaya menyeimbangkan beban operasional.
