1 week ago
6
BRI menawarkan cashback hingga Rp 17 juta bagi investor yang membeli sukuk ritel yang ditawarkan melalui aplikasi BRImo.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp689,14 triliun. Defisit ini mulai dibiayai negara melalui penerbitan sukuk dan Surat Utang Negara (SUN) sejak awal tahun anggaran.
“Dalam Tahun Anggaran 2026 terdapat defisit anggaran sebesar Rp689.147.902.608.000,00 yang akan dibiayai dari pembiayaan anggaran,” seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 dikutip Kamis (8/1/2026).
Pembiayaan tersebut dilakukan melalui Surat Berharga Negara. Dalam UU APBN dijelaskan, Surat Berharga Negara mencakup surat utang negara dan Surat Berharga Syariah Negara atau sukuk, yakni surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.
Adapun realisasi pembiayaan syariah dimulai sejak awal tahun. Kementerian Keuangan menjadwalkan lelang SBSN pada 13 Januari 2026 dengan target indikatif Rp11 triliun untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembiayaan APBN 2026. Lelang tersebut menawarkan seri SPN-S dan Project Based Sukuk (PBS) dengan underlying asset berupa proyek dan kegiatan dalam APBN 2026 serta Barang Milik Negara.
Selain sukuk, pemerintah juga mengandalkan instrumen konvensional. Pemerintah telah menyelesaikan setelmen penerbitan SUN melalui mekanisme private placement dengan total nilai Rp18,64 triliun pada 5 Januari 2026. Sehari berselang, lelang SUN pada 6 Januari 2026 mencatat total nominal yang dimenangkan sebesar Rp40 triliun, dengan penawaran yang masuk mencapai Rp90,96 triliun.
Langkah percepatan pembiayaan sejak awal tahun menunjukkan strategi pemerintah menjaga ketersediaan kas negara dan kesinambungan fiskal. Dengan memulai pembiayaan lebih cepat, pemerintah memiliki ruang lebih longgar dalam mengelola kebutuhan belanja, sekaligus mengurangi risiko penumpukan penerbitan utang di paruh akhir tahun anggaran.
Dari sisi struktur pembiayaan, keterlibatan sukuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam kebijakan fiskal. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga mengaitkan pembiayaan negara dengan aset dan proyek riil. Skema ini dinilai dapat memperluas basis investor serta memperdalam pasar keuangan syariah domestik.
