TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar struktur komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan dipangkas. Arahan Prabowo tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, Kepala Negara ingin agar struktur komisaris BUMN lebih ramping dan diduduki oleh para profesional. Penyederhanaan itu, kata dia, bertujuan untuk memperkuat struktur dan meningkatkan kepercayaan pasar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia pun berharap pasar merespons positif perampingan tersebut. “Jadi market melihat Bank Mandiri maupun BRI, ini diterima dengan cukup baik. Baik dari direksi maupun komisarisnya diisi jumlahnya tidak terlalu banyak seperti sebelumnya,” ungkap Airlangga, dikutip Jumat, 28 Maret 2025.
Komposisi komisaris akan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dan dipastikan akan lebih ramping dan ringkas dibandingkan struktur sebelumnya. Selain itu, menurut Airlangga, komposisi komisaris tersebut juga akan tetap mencakup unsur dari kementerian teknis terkait. Airlangga mengklaim baik Bank Mandiri maupun BRI menerima arahan tersebut.
Komisaris merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Jumlah anggota Dewan Komisaris bank BUMN paling sedikit tiga orang, dan jumlah maksimalnya sama dengan jumlah anggota direksi.
Pada pekan ini, sejumlah bank BUMN merombak jajaran komisaris dan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Sejumlah nama yang diangkat menjadi komisaris berasal dari perwakilan kementerian. Salah satunya adalah Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza yang diangkat sebagai komisaris PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI.
Wakil menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo diangkat menjadi komisaris utama BRI. Ada pula yang tetap menjadi komisaris seperti Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh sebagai Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
