2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merespons wacana penerapan sistem “war ticket” untuk keberangkatan haji dengan sikap hati-hati. Ia menilai, gagasan tersebut belum jelas sehingga belum layak diperdebatkan secara luas.
“Silakan dikaji, kita belum jelas. Kita lihat dulu sistemnya seperti apa. Kita kan belum tahu,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Dia menegaskan, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah RI mengenai konsep maupun mekanisme dari sistem yang diwacanakan tersebut. Karena itu, menurut Gus Yahya, publik sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
“Belum ada keterangan resmi. Sistemnya seperti apa, yang ditawarkan bagaimana, itu belum jelas,”ucap Gus Yahya.
Gus Yahya juga mengungkapkan, PBNU belum dilibatkan dalam pembahasan awal terkait wacana tersebut. Menurut dia, sebuah gagasan kebijakan publik semestinya melalui proses kajian yang matang dan melibatkan berbagai pihak.”Belum. Belum ada. Kalau orang gagas melamun sendiri-sendiri kan boleh saja, tapi nanti lihat apakah diajak (mengkaji) atau tidak,” kata dia.
Terkait wacana penghapusan masa tunggu haji yang kerap dikaitkan dengan sistem 'war tiket', Gus Yahya menilai hal itu memerlukan perhitungan serius agar tetap menjamin keadilan bagi jamaah.“Caranya bagaimana dulu, sistemnya bagaimana dulu supaya adil. Bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur menunggu? Itu harus dipikir,” jelas dia.
Ia pun enggan berspekulasi mengenai kemungkinan penerapan sistem tersebut tanpa kajian dan data yang memadai.“Masa saya harus ngomong tanpa studi? Tanpa data? Kan tidak bisa. Saya harus lihat dulu ini gagasan serius atau tidak,” ujar dia.
Menurut Gus Yahya, jika wacana tersebut sudah jelas dan resmi dibahas, PBNU siap membentuk tim untuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi.“Kalau ini sudah benar-benar, baru nanti kita bikin tim untuk studi, masukkan rekomendasi dan lain-lain,” ucap Gus Yahya.
