3 hours ago
3
Shell Indonesia merespons isu di media sosial mengenai sejumlah karyawan SPBU dirumahkan akibat tidak tersedianya BBM jenis bensin di beberapa jaringan SPBU.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Shell Indonesia merespons isu di media sosial mengenai sejumlah karyawan SPBU dirumahkan akibat tidak tersedianya BBM jenis bensin di beberapa jaringan SPBU. President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian kegiatan operasional selama produk bensin belum tersedia secara lengkap.
“Termasuk penyesuaian jam operasional dan tim yang bertugas melayani pelanggan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/9/2025).
Ingrid menjelaskan SPBU Shell tetap melayani pelanggan dengan produk BBM yang masih tersedia serta layanan lain seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas. Informasi terbaru mengenai ketersediaan produk dapat diakses melalui situs resmi www.shell.co.id/Ketersediaan-BBM.
“Produk bensin Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ memang tidak tersedia di sejumlah SPBU Shell hingga pemberitahuan lebih lanjut. Namun, kami berupaya memastikan kelancaran distribusi dengan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait,” kata Ingrid.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah sudah memberikan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebesar 110 persen dibandingkan 2024.
“Jadi tidak tepat kalau dikatakan kuota impor tidak diberikan. Kalau masih ada kekurangan, pemerintah meminta swasta berkolaborasi dengan Pertamina, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Negara, Senin (15/9/2025).
Bahlil juga menegaskan solusi kelangkaan adalah sinergi antara Pertamina dan swasta. Hal itu sejalan dengan pernyataan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung yang meminta perusahaan merinci kebutuhan BBM agar impor dapat dilakukan satu pintu.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menambahkan, pemerintah menampung masukan dari SPBU swasta terkait spesifikasi zat aditif. “Secara prinsip spesifikasi BBM sama, namun ada perbedaan preferensi tiap badan usaha,” katanya.
Pemerintah memastikan tidak ada pengurangan kuota impor untuk swasta, bahkan meningkat 10 persen dibanding tahun lalu.
