2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebuah keputusan bersejarah datang dari Inggris. Sebuah perguruan tinggi prestisius di London, Royal College of Defence Studies (RCDS), melarang warga Israel yang ingin mendaftar di kampus tersebut. Pelarangan itu berkaitan dengan genosida yang terus menerus dilakukan militer Israel (IDF) di Jalur Gaza, Palestina.
Kampus ini tergolong institusi elite di Inggris dan Eropa pada umumnya. Berdiri sejak tahun 1927 dengan nama Imperial Defence College, RCDS menjadi tempat mendidik perwira senior Angkatan Bersenjata Inggris, Dinas Diplomatik, dan Dinas Sipil Kerajaan Inggris yang paling berprestasi.
Inilah untuk pertama kalinya RCDS menolak pendaftar dari Israel. Menurut laporan The Telegraph, larangan tersebut akan mulai berlaku pada tahun depan.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan, pendidikan militer di negara itu biasanya terbuka untuk para pendaftar dari berbagai negara, khususnya yang bersahabat dengan Britania Raya. RCDS selama ini terkenal sebagai pusat kajian studi ilmu pertahanan dan hukum internasional.
Namun, pejabat tersebut melanjutkan, keputusan tersebut terpaksa diambil. Sebab, RCDS tidak melihat adanya kesungguhan pemerintah Israel untuk mengakhiri operasi militer di Jalur Gaza. Bahkan, entitas zionis itu justru semakin meningkatkan eskalasi konflik di Timur Tengah.
"Keputusan pemerintah Israel untuk semakin meningkatkan ekskalasi operasi militer di Gaza adalah sebuah kesalahan. Harus ada solusi diplomatik untuk mengakhiri perang sekarang juga, gencatan senjata langsung, pemulangan kembali para tawanan, dan perlancar arus bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza," ujar juru bicara Kemenhan Inggris, dikutip The New Arab, Selasa (16/9/2025).
Tidak hanya meningkatkan serangan di Jalur Gaza. IDF juga melakukan kejahatan perang lantaran menghalangi bantuan kemanusiaan sehingga tidak bisa memasuki wilayah Palestina itu. Militer Israel juga telah memicu kelaparan massal, menghancurkan banyak sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah, serta membantai ratusan jurnalis sejak Oktober 2023.
Meskipun mediator internasional sudah mengajukan proposal gencatan senjata, Israel tetap melancarkan serangan tanpa henti ke Jalur Gaza. Kondisi ini semakin memperburuk penderitaan warga sipil Palestina yang kehilangan rumah dan akses terhadap kebutuhan pokok.
Pada tahun lalu, Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer membekukan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel karena meningkatnya tekanan internasional.
Terhadap keputusan RCDS, Direktur Jenderal Kemenhan Israel Amir Baram menyatakan kecamannya. Ia menganggap tindakan kampus tersebut sebagai "ketidaksetiaan terhadap sekutu di kala perang."
Dalam surat yang dikirimkan ke Kementerian Pertahanan Inggris, Baram juga menuding kebijakan itu sebagai "dikriminatif" dan "bertentangan dengan tradisi Inggris tentang toleransi."
