PENDIRI Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani, membantah melakukan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto imbas pernyataannya dalam acara halal bihalal bersama sejumlah pengamat pada 31 Maret lalu. Dia mengatakan pernyataannya itu sebagai sikap dan partisipasi politik yang disampaikan di depan banyak orang.
“Politiknya dalam acara itu terutama berkaitan dengan kinerja Presiden Prabowo,” kata dia dalam keterangannya pada Selasa, 7 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Adapun pernyataan Saiful Mujani yang menjadi perbincangan menyoal cara menyelamatkan Indonesia. Dalam acara bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan”, Saiful berpendapat menjatuhkan Prabowo dari kursi pemerintahan dapat menyelamatkan Indonesia.
Saiful mengatakan pernyataannya itu harus dimaknai sebagai aksi damai. Dia berujar partisipasi politik itu kerap ditujukan untuk kepentingan umum dengan berbagai bentuk.
Dia mencontohkan, misalnya, ketika masyarakat ikut memilih dalam pemilihan umum, mengikuti demonstrasi, aksi mogok, bahkan mengikuti kampanye. “Aksi menurunkan presiden secara damai adalah partisipasi politik. Itu demokrasi,” ucap Saiful.
Dia mengatakan sikap politik itu menjadi hak setiap warga dan dijamin oleh konstitusi. Sebab, kata dia, tindakan politik yang dilakukan tergolong dalam hak kebebasan berbicara yang dimiliki warga negara.
“Sikap yang saya nyatakan secara verbal adalah wujud dari kebebasan berekspresi atau berpendapat,” katanya.
Saiful mempertanyakan bila sikap politiknya yang disampaikan secara verbal di muka umum itu dikategorikan sebagai makar, maka konstitusi justru menjamin makar. Padahal, dia mengatakan seharusnya undang-undang dasar tidak menjamin makar tersebut.
“Karena itu sikap politik, bukanlah makar yang secara legal dilarang,” ucapnya.
Terlebih, Saiful menyatakan sikap politik berada satu tingkat di bawah partisipasi politik. Hal tersebut, kata dia, menjadi inti dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. “Tidak ada demokrasi tanpa partisipasi politik,” kata Saiful.
Pernyataan Saiful Mujani disinggung oleh sejumlah pihak, salah satunya Hasan Nasbi. Mantan Kepala Kantor Kepresidenan itu menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan provokasi.
Menurut dia, pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan di tengah kondisi global saat ini. Hasan menilai ada kecenderungan menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi.
"Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi," kata Hasan dalam keterangannya, melansir Antara pada Selasa, 7 April 2026.
Hasan berpendapat tindakan provokasi untuk memakzulkan pemerintahan yang sah tanpa proses konstitusional merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Menurut dia, yang dilakukan Saiful Mujani dengan mengajak publik menjatuhkan Prabowo didasari atas perasaan pribadi.
"Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima," ucap Hasan.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Saiful Mujani. "Saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa,” tutur Teddy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Menurut Teddy, Prabowo juga kemungkinan belum mengetahui kritik yang dilontarkan Saiful. “Apalagi Bapak Presiden. Pak Presiden mengurusi hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” kata Teddy.
