3 hours ago
3
Presiden RI Prabowo Subianto berencana menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN). (Ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Econommics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Menurutnya, pemerintah tinggal melanjutkan kebijakan pendidikan gratis yang telah berjalan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Didik mengatakan, gagasan pendidikan gratis tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Ia menyampaikan, lebih dari separuh tahapan menuju pendidikan gratis hingga perguruan tinggi telah dijalankan sejak sekitar dua dekade lalu melalui program wajib belajar.
“Negara memberikan biaya operasional kepada sekolah-sekolah, bahkan bukan hanya negeri tetapi juga swasta, seperti NU dan Muhammadiyah,” kata Didik dalam keterangan yang diterima Republika, Ahad (20/9/2026).
Ia menjelaskan, dukungan pembiayaan pemerintah terhadap pendidikan pada masa itu memungkinkan sekolah negeri dan swasta tetap menjalankan fungsi pendidikan dengan sumber pembiayaan masing-masing. Oleh karena itu, Didik menilai pemerintah saat ini dapat melanjutkan kebijakan tersebut dengan memperluas cakupan wajib belajar hingga 15 tahun, yakni sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).
Menurut pengamatannya, sejumlah pemerintah daerah bahkan telah menjalankan skema pendidikan gratis hingga SMA secara mandiri. Contohnya, DKI Jakarta telah memberikan pembiayaan pendidikan hingga jenjang SMA, termasuk untuk sebagian sekolah swasta. Beberapa daerah lain seperti Banten, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, dan Papua Barat juga telah menjalankan kebijakan serupa secara bertahap.
Didik menilai kebijakan tersebut akan semakin kuat apabila pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Ia pun mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan wajib belajar 15 tahun.
