Prabowo Minta Pejabat TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan Introspeksi

6 days ago 27

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Presiden RI Prabowo Subianto meminta seluruh unsur aparatur negara, mulai dari birokrat, pejabat militer, kepolisian, hingga kejaksaan untuk melakukan introspeksi. Hal itu dilakukan terkait dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada rakyat.

"Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini yang saya lihat ya. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi," kata Prabowo dalam peresmian lima bendungan yang berpusat di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).

Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan para aparatur negara merupakan pelayan masyarakat. Sehingga seluruh fasilitas dan jabatan yang melekat pada mereka berasal dari rakyat.

"Saudara adalah milik rakyat, bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga loh. Kau juga milik rakyat," ucap Prabowo.

RI 1 juga meminta seluruh aparatur negara di pemerintahan, birokrasi, kementerian, dan lembaga untuk melakukan perbaikan dan mawas diri serta tidak melawan kehendak rakyat. Hal itu karena ia mengetahui, rakyat menginginkan pemerintahan bersih dari praktik korupsi dan penipuan.

Prabowo menegaskan, rakyat tidak menghendaki praktik korupsi dibiarkan maupun berbagai bentuk penipuan terus berlanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Kepada aparat negara, kepada petugas-petugas negara yang ada di pemerintahan, yang ada di birokrasi, di setiap kementerian, di setiap lembaga, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri," ujar Prabowo.

"Saya tidak mau lihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri. Jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan, rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan," kata Prabowo menegaskan.

Selain itu, Prabowo menyampaikan berbagai capaian yang diraih pemerintah dalam waktu singkat dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai koruptor. Dia menyebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus tetap dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Prabowo, hukum harus ditegakkan secara adil dan berlaku bagi seluruh pihak. Dia tidak ingin hukum membedakan kedudukan, kekuatan, maupun latar belakang ekonomi seseorang.

"Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya itu, tapi harus sesuai prosedur hukum. Ya kita laksanakan, kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan untuk hanya orang kuat saja, bukan hanya untuk orang kaya saja," ucap Prabowo.

sumber : Antara

Read Entire Article
International | Nasional | Metropolitan | Kota | Sports | Lifestyle |