TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani angkat bicara menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapus praktik outsourcing atau sistem alih daya. Menurut Shinta, bila sistem outsourcing dihapus total, maka bisa berdampak terhadap daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor padat karya.
"Penghapusan total atas sistem outsourcing, jika tidak dikaji secara cermat, dapat berdampak pada daya saing industri nasional, terutama sektor-sektor padat karya seperti manufaktur, logistik, dan jasa," ujar Shinta saat dihubungi Tempo, Ahad, 4 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Shinta menilai pelaksanaan outsourcing di Indonesia memang masih perlu perbaikan, bila dibandingkan dengan negara tetangga yang terus memperkuat sistem outsourcing-nya. Dia menyebutkan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina yang justru tengah memperkuat sistem outsourcing mereka dengan tata kelola yang lebih baik.
"Untuk itu, kita justru perlu memastikan bahwa arah kebijakan kita tetap sejalan dengan praktik internasional dan strategi peningkatan daya saing nasional," kata dia.
Apindo memahami pernyataan Prabowo yang hendak menghapus outsourcing itu sebagai bentuk perhatian terhadap isu ketenagakerjaan di Indonesia. Namun, Shinta menilai perlu diperjelas dahulu duduk perkara rencana menghapus outsourcing itu. "Apakah menyangkut jenis pekerjaan tertentu, bentuk hubungan kerja tertentu, atau keseluruhan praktik bisnis yang melibatkan alih daya?" ujarnya.
Dia menjelaskan, outsourcing bukan sekadar relasi ketenagakerjaan, melainkan bagian dari model bisnis yang telah dipraktikkan secara global. Banyak perusahaan internasional menjalankan bisnisnya dengan tenaga kerja langsung, sementara fungsi-fungsi penunjang dialihkan melalui kerja sama antarpelaku usaha. Dalam konteks ini, menurut Shinta, outsourcing merupakan instrumen penting dalam mendukung fleksibilitas dan daya saing industri nasional.
Dia pun meminta agar wacana penghapusan outsourcing ini dikaji secara matang, sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Alih-alih dihapus total, Shinta menyarankan agar tata kelolanya yang diperbaiki dan diperkuat.
"Sebaiknya tidak diarahkan pada penghapusan menyeluruh, melainkan pada upaya perbaikan dan penguatan tata kelola agar lebih adil, akuntabel, dan sesuai dengan sistem hukum yang berlaku," kata dia.
Shinta menyatakan siap mendukung pemerintah dalam proses kajiannya, guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan berbagai dimensi. Baik dari sisi perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha, iklim investasi nasional, maupun daya saing Indonesia dalam persaingan global.
Penghapusan sistem outsourcing ini merupakan salah satu tuntutan kaum buruh pada peringatan Hari Buruh, Kamis, 1 Mei 2025 lalu di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
“Isu yang dibawa dalam perayaan May Day adalah menghapus outsourcing (tenaga alih daya), pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja (satgas PHK), upah yang layak, dan perlindungan buruh dengan mengesahkan RUU (Rancangan Undang-Undang) Ketenagakerjaan yang baru,” ujar Said Iqbal pada Kamis.
Ketika hadir dalam May Day di Monas, Prabowo menyatakan dia memahami tuntutan tersebut. Namun, dia meminta agar hal tersebut dikaji secara realistis, tetap mempertimbangkan iklim investasi.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional segera mengejar bagaimana caranya agar kita bisa, kalau tidak segera, secepat-cepatnya menghapus outsourcing. Tapi, saudara-saudara, kita juga harus realistis,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak buruh dan kepastian bagi investor adalah tantangan yang besar. “Kalau mereka (investor) tidak investasi, tidak ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak bisa bekerja,” ujar Prabowo.
