TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai bagian dari komitmennya terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Pengumuman itu disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.
Pilihan Editor:Viral Dokter RS Unhas Tolak Pasien, Ini Penjelasan Rumah Sakit
"Saya ingin memberi hadiah kepada kalian para buruh, pada hari ini. Saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 1 Mei 2025.
Prabowo menjelaskan bahwa Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional merupakan sebuah badan yang akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari seluruh Indonesia. Menurutnya, dewan ini akan menjadi salah satu sarana untuk mendukung penghapusan sistem kerja alih daya atau outsourcing.
Adapun tugas utama dewan tersebut adalah mengkaji berbagai persoalan mendasar yang dihadapi kaum buruh, termasuk mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap regulasi yang dianggap merugikan buruh. Prabowo menegaskan lembaga ini akan menjadi garda depan dalam menyuarakan demokrasi yang adil bagi buruh serta memperbaiki sistem ketenagakerjaan nasional.
"Tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undang yang tidak beres yang tidak melindungi buruh. Sehingga sesuai demokrasi dan segera akan kami membaiki,” ujar Prabowo
Langkah ini, kata dia, diambil sebagai bentuk penghormatan kepada peran buruh dalam pembangunan negara. Ia berharap dewan tersebut dapat segera bekerja.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan komitmennya mendukung usulan penghapusan sistem outsourcing yang selama ini menjadi perhatian utama kalangan buruh. Ia menyatakan Dewan Kesejahteraan Buruh akan turut mengkaji secara menyeluruh proses transisi menuju penghapusan sistem tersebut, dengan tetap menjaga keseimbangan terhadap iklim investasi.
"Kita ingin hapus outsourcing. Tapi saudara, kita juga harus realistis, harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," ujar Prabowo, seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Prabowo juga mengumumkan langkah lain termasuk pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi pemutusan hubungan kerja secara sepihak, serta percepatan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU perlindungan pekerja laut serta sektor perikanan.
Presiden bahwa negara akan bertindak dan tidak akan tinggal diam jika ketidakadilan menimpa para buruh. "Bila perlu, negara akan turun tangan," tegasnya.
Pidato Prabowo tersebut disambut sorak sorai para buruh yang hadir. Sejumlah pemimpin serikat pekerja tampak mendampingi Prabowo di panggung.
Di atas panggung, Prabowo ditemani Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Antara dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
