4 hours ago
2
Dirjen Cipta Karya KemenPU Dewi Chomistriana (tengah) dan jajaran didampingi pengasuh Ponpes Tremas melakukan audit kelaikan bangunan Pondok Pesantren Tremas, Pacitan, Jawa Timur, Jumat (10/10/2025). KemenPU bersama Kemenko Pemberdayaan Manusia menargetkan audit konstruksi bangunan tua 80 ponpes besar dengan jumlah santri di atas 1000 orang di seluruh Indonesia tuntas hingga akhir 2025 untuk mencegah insiden rubuhnya bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo terulang.
REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) tidak sejalan rencana pemerintah yang ingin membangun kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan APBN. Rencana itu dinilai keliru lantaran tidak akan memberikan pembelajaran bagi lembaga pendidikan dari tragedi yang terjadi di Ponpes Al Khoziny.
Menurut Ketua Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti, membangun ulang Ponpes Al Khoziny dengan APBN akan sangat melukai rasa keadilan keluarga korban. Langkah pemerintah itu disebut tak akan pernah memberi pelajaran untuk lembaga pendidikan dalam lindungi anak-anak selama menempuh pendidikan dan mengikuti proses pembelajaran.
"Jangan sampai pihak yang lalai dan mengakibatkan 67 anak meninggal dunia malah diberi hadiah dengan biaya APBN. Ini sangat tidak adil dan melukai perasaan para korban serta publik," kata dia melalui keterangannya kepada Republika, Ahad (12/10/2025).
Menurut dia, pemerintah semestinya menunggu hasil investigasi terlebih dahulu sebelum mengambil langkah. Hasil investigasi itu dinilai penting untuk menentukan kebijakan yang dapat diambil pemerintah. "Jangan langsung dibangun, dengan biaya APBN pula," ujar Retno.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun ulang Gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebagian bangunannya ambruk dan menewaskan 67 orang. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, langkah yang akan dilakukan bukan sekadar revitalisasi, tetapi pembangunan kembali seluruh gedung pesantren dari awal.
“Perkiraan saya, waktu ke lokasi kemarin, bangunan yang warna hijau itu justru lebih murah kalau dirobohkan dan dibangun baru dari nol, daripada kita tambal sulam,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Terkait besaran anggaran, Kementerian PU masih melakukan perhitungan bersama pihak terkait. Dody memastikan pembangunan akan menggunakan dana dari APBN, namun tidak menutup kemungkinan adanya dukungan swasta.
“Kalau soal anggaran, insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta,” kata Dody.
