4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya transparansi dalam penyajian data oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mendukung lembaga tersebut untuk menunjukkan data apa adanya, termasuk ketika berhubungan dengan Kementerian ESDM.
Bahlil menyampaikan hal itu saat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Senin (14/10/2025). MoU ini tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang ESDM dan statistik. Ia menilai kerja sama tersebut menjadi dasar penting untuk mewujudkan satu data nasional di sektor energi, sebagaimana amanat Instruksi Presiden.
“Saya minta BPS menyajikan data yang sesungguh-sungguhnya. Kalau jelek, bilang jelek. Kalau bagus, bilang bagus,” ujar Menteri ESDM.
Bahlil menegaskan, sebagai lembaga resmi negara, BPS memiliki mandat menghitung seluruh data ekonomi, energi, dan subsidi nasional. Karena itu, hasil perhitungan BPS harus menjadi acuan utama bagi kementerian dan publik, bukan informasi yang beredar di media sosial.
“Kalau BPS umumkan pertumbuhan ekonomi sekian, ya sudah. Masa mau percaya medsos daripada BPS?” ucapnya.
Bahlil menilai, kepemimpinan Kepala BPS saat ini, Amalia Adininggar Widyasanti, berperan penting dalam memperkuat kualitas data nasional. Ia mengapresiasi kemampuan BPS dalam merespons kebutuhan data lintas sektor secara cepat dan tepat.
Tokoh asal Papua ini juga mengingatkan agar seluruh pejabat di Kementerian ESDM tidak terlalu mengandalkan hitungan internal. Ia menekankan, hanya BPS yang berwenang melakukan perhitungan resmi terhadap indikator ekonomi dan produksi energi.
“Kalau tim saya yang menghitung, bisa saja mereka poles-poles data supaya saya senang. Tapi kalau BPS yang menghitung, saya pasti percaya,” kata Bahlil.
Menurutnya, transparansi data menjadi kunci bagi pengambilan kebijakan yang objektif dan adil. Data yang akurat akan membantu pemerintah menilai kinerja sektor energi, termasuk dalam menghitung produksi migas, lifting, dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain migas, Bahlil juga meminta BPS menghitung dampak ekonomi dari kebijakan biodiesel dan rencana konversi B40 ke B50 yang akan diterapkan pada semester II 2026. Ia menyebut, kebijakan ini dapat menghemat devisa hingga 4,9 juta kiloliter impor solar per tahun serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor kelapa sawit.
Bahlil berharap, kerja sama ESDM dan BPS dapat memperkuat budaya transparansi, objektivitas, dan kejujuran dalam penyusunan data nasional. Ia menegaskan, hasil data yang baik harus diapresiasi, sedangkan data yang kurang baik dijadikan bahan perbaikan.
