TEMPO.CO, Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan siap menyerap seluruh listrik yang dihasilkan dari proyek Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Fasilitas yang kini memasuki tahap konstruksi itu ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 dengan kapasitas pembangkit 40,79 Megawatt (MW) atau sekitar 310 Gigawatt-hour (GWh) per tahun.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar mengatakan perusahaan siap mendukung pengembangan PSEL sebagai solusi penanganan sampah sekaligus penyedia energi terbarukan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
PSEL Legok Nangka dirancang mampu mengolah hingga 2.131 ton sampah per hari yang berasal dari enam kabupaten dan kota di Jawa Barat. "PLN siap mengeksekusi PJBL sesuai arahan pemerintah. Kami akan menyerap produksi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah ini dan menyalurkannya kepada masyarakat," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 31 Juli 2026.
PLN telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT Jabar Environmental Solutions pada Maret 2026. Perjanjian dengan jangka waktu 20 tahun itu memberi kepastian pembelian listrik dari PSEL Legok Nangka sehingga mendukung keberlanjutan proyek.
Pembangunan PSEL Legok Nangka dimulai melalui prosesi peletakan batu pertama pada 29 Juli 2026. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan proyek tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan sampah perkotaan sekaligus mengembangkan pemanfaatannya menjadi energi.
Menurut Yuliot, proyek ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan persoalan sampah perkotaan sebelum 2029 melalui pengelolaan dari hulu hingga hilir.
Ia berharap PSEL Legok Nangka dapat menjadi model pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi di berbagai daerah. Menurut dia, proyek ini akan mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi bersih, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, serta menekan emisi gas rumah kaca.
Kendati demikian, peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Mutya Yustika menilai biaya investasi awal pembangkit berbasis waste-to-energy masih relatif tinggi. Menurut dia, investasi PSEL mencapai lebih dari US$ 4 juta atau sekitar Rp 71,6 miliar per MW, lebih mahal dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang sekitar US$ 900 ribu per MW maupun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sekitar US$ 2,5 juta per MW.
Selain itu, Mutya mengatakan keberhasilan PSEL sangat bergantung pada ketersediaan pasokan sampah yang stabil dan sesuai dengan kebutuhan teknologi pembangkit. Tanpa volume dan kualitas sampah yang memadai, biaya operasional berpotensi meningkat dan kinerja pembangkit menurun.
Menurut Mutya, Indonesia juga perlu memperkuat sistem pengelolaan sampah sebelum memperluas pembangunan PSEL. "PSEL hanya akan berjalan dengan optimal apabila pemilahan sampah di Indonesia sudah berjalan dengan baik," ujarnya.
