Ketika LAN Menjadi Bagian dari Universitas Republik Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) membuka diskusi penting mengenai bagaimana lembaga-lembaga negara yang selama ini berperan dalam pengembangan kapasitas aparatur ditempatkan dalam arsitektur kelembagaan baru. Salah satunya adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pertanyaan strategis adalah bagaimana posisi dan mandat LAN agar pengalaman, kapasitas, serta fungsi strategisnya tetap memberikan kontribusi optimal bagi pemerintahan Indonesia? Pertanyaan ini penting karena LAN bukan sekadar lembaga pendidikan dan pelatihan. LAN memiliki mandat dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), kajian administrasi negara, pengembangan inovasi administrasi pemerintahan, serta pembinaan lembaga pelatihan pemerintah.

Indonesia sedang menghadapi lingkungan pemerintahan yang semakin kompleks. Bonus demografi, transformasi digital, kecerdasan artifisial (AI), persaingan geopolitik, tuntutan pelayanan publik, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi, serta agenda Indonesia Emas 2045 membutuhkan birokrasi yang adaptif, inovatif dan mampu bergerak cepat.

Pemerintah tidak cukup hanya memiliki ASN yang memahami prosedur administrasi. Yang dibutuhkan adalah aparatur yang mampu berpikir strategis, membaca perubahan, mengambil keputusan berbasis bukti, bekerja lintas sektor dan menerjemahkan kebijakan menjadi program yang menghasilkan dampak.

Persoalan utama LAN sebenarnya bukan pada keberadaannya, melainkan pada orientasi kelembagaan yang dikhawatirkan masih terlalu kuat dengan paradigma lama. LAN masih sering dipersepsikan sebagai “lembaga diklat”. Sementara kebutuhan pemerintahan modern menuntut peran yang lebih besar sebagai pusat transformasi pemerintahan, inovasi kebijakan dan pengembangan kepemimpinan publik.

Sebagai bagian dari URI, LAN perlu ditempatkan sebagai institutional knowledge. Itu karena LAN telah dibangun melalui perjalanan panjang tentang birokrasi, pengembangan kompetensi ASN, kepemimpinan pemerintahan dan inovasi administrasi. Posisi LAN perlu dirancang sebagai pusat unggulan pemerintahan, kepemimpinan publik dan transformasi birokrasi dalam ekosistem URI.

LAN dapat membawa pengalaman praktis pemerintahan, jejaring birokrasi dan pemahaman mengenai kebutuhan ASN. Paradigma LAN pun perlu bergeser yaitu dari “diklat ASN” menuju transformasi pemerintahan, dari transfer pengetahuan menuju perubahan organisasi, dan dari pelatihan individu menuju transformasi sistem pemerintahan.

LAN sebagai Motor Transformasi Pemerintahan

Sebagai motor transformasi pemerintahan, seyogianya LAN dikembangkan menjadi pusat strategis di dalam URI. Pertama, LAN dapat berperan sebagai National Public Leadership Center, yaitu pusat pengembangan pemimpin publik masa depan. Kepemimpinan birokrasi tidak cukup hanya menguasai administrasi. Pemimpin masa depan perlu memahami geopolitik, ketahanan pangan, hilirisasi, digital governance, AI, kepemimpinan krisis dan strategic foresight.

Kedua, LAN dapat menjadi Government Transformation Center yang berfungsi sebagai laboratorium perubahan birokrasi. Di dalamnya dapat dikembangkan eksperimen mengenai transformasi digital, perubahan budaya kerja, inovasi pelayanan publik dan model pemerintahan masa depan.

Ketiga, LAN dapat diperkuat sebagai Policy Intelligence Center. Pemerintah membutuhkan kajian yang tidak hanya akademis, tetapi cepat, relevan dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Policy brief, strategic review dan evaluasi kebijakan dapat menjadi instrumen penting dalam fungsi tersebut.

Keempat, LAN dapat menjadi Public Sector Innovation Center, tempat pemerintah melakukan eksperimen kebijakan dan inovasi pelayanan. Inovasi yang terbukti berhasil kemudian dapat direplikasi di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Juga dapat menjadi produsen ASN yang memahami bagaimana AI mengubah proses bisnis, pengambilan keputusan, pelayanan publik, etika pemerintahan dan hubungan negara dengan masyarakat.

Kelima, LAN dapat berperan sebagai National Talent Development Center melalui kerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian PANRB, LAN dapat memperkuat talent mapping, succession planning dan executive development, serta pengembangan kepemimpinan nasional

Penutup

Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan pentingnya institusi khusus untuk membangun kapasitas aparatur dan kepemimpinan publik. Singapura memiliki Civil Service College, Korea Selatan memiliki National Human Resources Development Institute, Australia memiliki Australian Public Service Academy, dan Kanada memiliki Canada School of Public Service.

Intinya adalah bahwa negara membutuhkan institusi yang secara khusus memikirkan kualitas birokrasi, kepemimpinan dan transformasi pemerintahan. Untuk itu, satu hal yang harus dijaga adalah agar DNA LAN jangan sampai hilang setelah menjadi bagian dari URI. Harus disadari bahwa LAN memilikipengalaman historis dan kelembagaan yang tidak mudah dibangun dari nol. Pengetahuan tentang birokrasi, pengembangan kompetensi ASN, kepemimpinan pemerintahan, inovasi administrasi dan kebijakan publik merupakan institutional capital yang sangat berharga

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.