37 minutes ago
1
Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat seremonial penyerahan pesawat Airbus A400M di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (3/11/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekaman video berisi percakapan antara Menteri Pertahanan (Menhan) RI Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin dan Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto bocor ke publik. Isi percakapan kedua abiturien Akademi Militer (Akmil) 1974 tersebut merujuk rencana pertemuan Menhan Sjafrie dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi di Tokyo pada 18 November 2025.
Republika sudah mencoba mengonfirmasi video itu kepada Karo Infohan Setjen Kemenhan Kolonel Arm Rico Ricardo Sirait. "Mohon waktu untuk menjawab," kata Rico singkat di Jakarta, Senin (1/12/2025).
Informasi yang didapatkan Republika, video yang viral di berbagai kanal media sosial (medsos) itu diambil sebelum keberangkatan Sjafrie ke Tokyo dalam pertemuan 2+2 bersama Menlu Sugiono. Setelah bertemu Menhan dan Menlu Jepang, baik Sjafrie dan Sugiono diterima PM Sanae.
Prabowo pun memberi pesan hati-hati kepada Sjafrie jika pemerintah Jepang mengajak joint statement, apalagi menyangkut isu Taiwan. Hal itu lantaran PM Sanae sebelumnya sempat membuat komentar akan mendukung Taiwan jika diserang China.
"Oh yang perempuan itu. Siap," kata Sjafrie merespons Prabowo. "Jadi kita hati-hati, jangan diajak bikin statemen yang," kata Prabowo yang langsung dijawab "siap diperhatikan" oleh Sjafrie.
Percakapan berlanjut, Prabowo menekankan agar Sjafrie memegang teguh kebijakan pemerintah RI yang hanya mengakui kedaulatan China. "Kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok, masalah Taiwan bagi kita kan sudah jelas itu, provinsinya Tiongkok," ujar Prabowo dari ujung telepon yang lagi-lagi dijawab "siap" oleh Sjafrie.
Prabowo menegaskan, masalah Taiwan menjadi urusan dalam negeri Tiongkok. "Apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan yaitu urusan di dalam negeri dia," kata Prabowo kepada Sjafrie.
Prabowo melanjutkan, "Sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua, itu urusan provinsi kita. Jangan ada negara asing terlibat, semua orang di dunia mengakui One China Policy."
