TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengirimkan pesan politik blunder dengan mengutus Presiden ke-7 Jokowi ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Jokowi pernah masuk dalam nominasi tokoh terkorupsi 2024 oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Menurut Virdika, rekam jejak Jokowi itu sudah tercatat dalam memori politik internasional. Meski hanya masuk nominasi, reputasi Jokowi sudah terkait dengan korupsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mengutus Jokowi seperti mengirim pesan blunder. Indonesia mengirim figur yang dicurigai publik global ke ruang yang dijaga ketat secara moral. Ini bukan soal hukum, ini soal pesan politik," kata dia saat dihubungi, Kamis, 24 April 2025.
Virdika mengatakan, upacara pemakaman Paus Fransiskus bukan sekadar seremoni. Pemakaman itu juga merupakan panggung etika global.
Menurut Virdika, di dunia internasional, persepsi lebih tajam dari fakta hukum. Saat negara lain melihat Indonesia diwakili tokoh dengan citra korupsi, hal itu akan mengiris kredibilitas diplomasi moral Indonesia. "Diplomasi kita jadi pincang, mau bicara soal etika global, tapi diwakili simbol yang dipertanyakan secara etik," kata dia.
Selain itu, Virdika mengatakan, Prabowo menjadi kehilangan momentum penting untuk menunjukkan empati tulus terhadap komunitas Katolik di Indonesia. Apalagi, pemakaman Paus Fransiskus bukan sekadar seremoni kenegaraan. Pemakaman itu merupakan momen sakral bagi jutaan umat Katolik di seluruh dunia.
"Dengan memilih mengutus Jokowi, figur yang dipertanyakan integritas moral dan etikanya di ruang publik, Prabowo seolah mengabaikan suasana kebatinan umat Katolik sendiri," kata dia.
Virdika pun meyakini, ada umat Katolik yang kecewa dengan Prabowo yang mengutus Jokowi. Padahal, Prabowo punya banyak pilihan untuk menunjukkan sikap yang lebih peka secara moral dan simbolik.
Prabowo seharusnya bisa mengutus tokoh-tokoh Katolik nasional. Bisa juga, Prabowo bisa hadir sendiri untuk membangun koneksi yang lebih tulus dengan komunitas Katolik.
"Keputusan ini mencerminkan kurangnya sensitivitas Prabowo dalam membaca ruang moral umat Katolik, yang tentu saja bisa berdampak pada relasi jangka panjang antara pemerintah dan komunitas keagamaan," kata dia.
Pendapat berbeda disampaikan pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina Jakarta Hendri Satrio. Dia mengatakan, banyak pemimpin negara lain yang mengutus pemimpin sebelumnya untuk ke pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Negara itu seperti Amerika Serikat dan Inggris. "Itu biasa dilakukan Amerika Serikat dan Inggris," kata dia saat dihubungi, Kamis, 24 April.
Menurut Hendri, tindakan Prabowo mengutus Jokowi untuk mengkomunikasikan kepasa publik bahwa tidak ada matahari kembar. Prabowo, kata dia, ingin menunjukkan posisinya sebagai presiden. "Sedangkan, Jokowi hanya utusan," kata dia.
Tempo sudah mencoba menghubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk dimintai keterangan alasan mengutus Jokowi. Namun, Prasetyo tak membalas pesan Tempo hingga berita ini diturunkan.
Presiden Prabowo Subianto sebelummya mengutus presiden ke-7 RI Jokowi untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Selain Jokowi, Prabowo mengutus Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wamenkeu Thomas Djiwandono, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Paus Fransiskus wafat pada Senin, 21 April 2025, di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Pada pukul 09.45 waktu setempat, Kardinal Kevin Farrell, Camerlengo Kamar Apostolik, mengumumkan wafatnya Paus Fransiskus yang berusia 88 tahun dari Casa Santa Marta.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam tulisan ini
Pilihan Editor: Teror Tentara Setelah Revisi UU TNI
