INFO TEMPO - Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, menghadiri kegiatan penanganan intervensi daerah rawan pangan melalui penyaluran bantuan pangan di Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Jumat, 10 Juli 2026. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor ditujukan untuk memperkuat ketahanan gizi keluarga sekaligus menekan angka kemiskinan di wilayah Kota Bogor.
Dalam sambutannya, Adityawarman mengatakan program ini merupakan bentuk perwujudan kepedulian dan intervensi Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bogor dalam penanganan kemiskinan. Dia berharap penyaluran bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi warga yang masuk dalam kategori rentan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Semoga program ini dapat membantu masyarakat yang khususnya rawan pangan di Kota Bogor, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk warga Kota Bogor," kata Adityawarman.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Dody Ahdiat, menjelaskan kegiatan ini memiliki tiga esensi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan pemenuhan gizi masyarakat. Pertama adalah mitigasi wilayah rawan pangan di Kota Bogor.
Kedua, meningkatkan ketahanan gizi bagi keluarga yang rentan. Ketiga mendukung program nasional dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan, khususnya di wilayah Kota Bogor.
"Kita doakan bersama, semoga ke depannya penyaluran bantuan pangan ini bisa terus ditambah dan programnya berlanjut secara berkesinambungan," ujarnya.
Adapun bantuan pangan yang diterima oleh masing-masing Kepala Keluarga (KK) meliputi beras 10 kilogram (kg), telur 2 kg, gula pasir 2 kg dan minyak goreng 2 liter. "Bantuan ini dijadwalkan akan disalurkan sebanyak 6 kali tahapan secara berkala, yang sudah dimulai sejak bulan Juni hingga Oktober 2026 mendatang," kata Dody.
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, DKPP Kota Bogor telah melakukan pemadanan data bersama Dinas Sosial (Dinsos) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada desil 1 sampai 5. Berdasarkan hasil pemadanan data tahun 2025, total penerima manfaat di seluruh Kota Bogor mencapai 1.475 KK yang tersebar di 35 kelurahan. Khusus untuk Kelurahan Kebon Kelapa, terdapat 76 KK yang terdaftar sebagai penerima manfaat.
Dody mengaku bahwa dinamika sosial di lapangan masih membutuhkan perhatian lebih, sehingga sinergi dengan legislatif sangat diperlukan. "Tentu kita sadari bahwa angka ini masih dinamis dan di lapangan mungkin masih banyak warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, ini menjadi tugas kita bersama, termasuk sinergi dengan DPRD Kota Bogor, untuk terus mengawal dan melakukan perbaikan ke depan," ucap Dody.
Adapun, Lurah Kebon Kelapa, Supyawan, memberikan pesan kepada warga yang hadir agar senantiasa bersyukur atas perhatian dan program yang terus dikawal oleh Pemkot maupun DPRD Kota Bogor. "Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua," ujar Supyawan. (*)
