Pemkab Bogor Bentuk Dua Dinas Baru di Vivo Mall

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR, – Pemerintah Kabupaten Bogor mengawali tahun 2026 dengan inovasi baru melalui pembentukan dua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan. Kedua dinas ini mulai beroperasi dengan berkantor di Vivo Mall, Jalan Raya Jakarta–Bogor, Cibinong.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa pembentukan dua dinas baru ini merupakan bagian dari penataan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) untuk memperkuat pelayanan publik di Kabupaten Bogor. "Organisasi perangkat daerah yang benar-benar baru hanya dua, yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan. Selebihnya merupakan perubahan nomenklatur dan penambahan fungsi," kata Rudy saat pengukuhan SOTK baru di Vivo Mall Cibinong, Jumat.

Pembentukan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan bertujuan untuk menangani persoalan pertanahan yang kompleks di Kabupaten Bogor serta mempercepat penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) di setiap kecamatan. "Bogor ini salah satu kabupaten yang belum memiliki RDTR secara lengkap. Maka fokus utama dinas ini adalah menuntaskan RDTR dan mengantisipasi alih fungsi lahan," ujarnya.

Sementara itu, Dinas Kebudayaan dibentuk untuk mengelola dan melestarikan kekayaan budaya Kabupaten Bogor yang sangat beragam. "Budaya kita luar biasa banyak, dari peninggalan abad ke-5 hingga sekarang. Ini perlu rumah sendiri agar pengelolaannya lebih maksimal," tambah Rudy.

Selain pembentukan dua dinas baru, Pemkab Bogor juga melakukan penyesuaian nomenklatur pada sejumlah perangkat daerah. Misalnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta penambahan bidang penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Rudy menjelaskan bahwa penempatan dua dinas baru dan satu unit pelaksana teknis (UPT) Bappenda di Vivo Mall merupakan upaya untuk mendukung keberlangsungan investasi di Kabupaten Bogor. "Vivo Mall sudah berinvestasi dan membangun, tetapi operasionalnya belum maksimal. Maka dua OPD dan satu UPT kami operasikan di sini agar pelayanan masyarakat berjalan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas mal," ujarnya.

Kebijakan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat terkait konsep work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. Pemkab Bogor telah mempersiapkan kebijakan ini sejak 2025 dan infrastruktur segera rampung sehingga pemindahan berkas dan operasional bisa langsung berjalan.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara