INFO TEMPO - Banyak daerah yang terang benderang menyajikan derap pembangunan di usia ke-81 tahun negara ini. Namun tidak demikian dengan Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, yang berupaya bangkit dari luka akibat banjir bandang pada pengujung November 2025.
Peristiwa itu meninggalkan dampak besar. Ribuan rumah warga hilang tersapu arus, infrastruktur rusak, bahkan sejumlah fasilitas pemerintahan yang menjadi pusat pelayanan publik turut terimbas. “Dalam hitungan kami dibutuhkan 18.516 hunian tetap,” ucap Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol. (Purn.) Armia Fahmi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Armia bersama wakilnya, Ismail, baru sekitar sembilan bulan memimpin Kabupaten Aceh Tamiang sejak dilantik pada 20 Februari 2025. Mereka mengusung visi “Aceh Tamiang Madani, Sejahtera, dan Berkelanjutan" serta menyiapkan sejumlah program prioritas guna mempercepat kemajuan daerah.
Belum semua agenda pembangunan berjalan optimal, musibah besar memaksa Armia mengalihkan energi untuk pemulihan. Alih-alih berpacu mengejar kemakmuran, Pemkab Aceh Tamiang seolah-olah kembali membangun wilayahnya dari nol.
Karena itu, momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dengan tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” menjadi refleksi yang relevan bagi Aceh Tamiang. Tema itu membulatkan tekad Armia dan Ismail menghadirkan kesejahteraan warganya.
“Kebutuhan masyarakat menjadi prioritas kami. Segala upaya kami maksimalkan agar hak warga yang terdampak banjir bisa terpenuhi,” ujar Armia di hadapan perangkat desa se-Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis, 4 Juni 2026.
Dengan wilayah hampir 2.000 kilometer persegi, 216 desa yang tersebar di 12 kecamatan, serta karakter wilayah yang memiliki kerentanan terhadap banjir, kabupaten berjulukan Bumi Muda Sedia ini membutuhkan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Pengalaman menghadapi bencana menjadi pengingat bahwa pemerintah harus memiliki sistem yang tetap mampu bekerja ketika kondisi tidak berjalan normal.
Langkah pertama yang harus dipastikan Armia adalah semua penyintas menerima bantuan sesuai dengan haknya. Dalam situasi seperti itu, penguatan tata kelola menjadi keniscayaan. Bukan semata-mata memanfaatkan teknologi, melainkan juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran menjadi pedoman utama dalam setiap proses penyaluran bantuan.
Pemerintah pusat, melalui 32 kementerian dan lembaga, mengirim berbagai bantuan kepada tiga provinsi terdampak di Sumatera, termasuk Aceh Tamiang. Antara lain bantuan perbaikan rumah rusak, dana jaminan hidup, stimulan ekonomi, serta hunian sementara dan hunian tetap.
Armia berulang kali menegaskan bahwa bantuan pemulihan merupakan hak masyarakat yang harus diterima secara utuh. “Pengawasan dilakukan melalui proses verifikasi penerima bantuan berbasis data, koordinasi antarinstansi, serta pelibatan unsur pengawasan agar setiap dukungan yang diberikan dapat tersalurkan secara tepat sasaran,” tutur mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Aceh itu.
Sementara itu, untuk memulihkan infrastruktur yang hancur lebur, Aceh Tamiang juga mengalami kesulitan anggaran. Kerusakan yang terjadi sangat masif, meliputi jalan, jembatan, sungai, serta fasilitas publik lain.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, pemerintah pusat memberi dukungan melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD) tambahan. Bagi Aceh Tamiang, tambahan anggaran senilai Rp 36,8 miliar tersebut bukan sekadar suntikan dana, melainkan juga ruang untuk mempercepat pemulihan tanpa harus mengorbankan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dari TKD tambahan itu, alokasi untuk sektor infrastruktur mencapai Rp 7,15 miliar untuk perbaikan jalan yang mengalami kerusakan agar konektivitas segera pulih. Pemkab juga menganggarkan Rp 3 miliar bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna mendukung kegiatan operasional penanganan bencana dan validasi data korban banjir.
Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol. (Purn.) Armia Pahmi menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja untuk meninjau kesiapan Hunian Sementara (Huntara) di kawasan Simpang Empat, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis, 1 Januari 2026. DOK. PEMKAB ACEH TAMIANG
Salah satu perhatian penting dalam fase pemulihan adalah penguatan sistem pengendalian banjir. Normalisasi sungai menjadi bagian dari langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.
Tidak hanya memperbaiki fasilitas di lapangan, tambahan TKD juga digunakan untuk mengembalikan fungsi pelayanan pemerintahan. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 11,09 miliar untuk rehabilitasi gedung kantor di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang terdampak banjir.
Selanjutnya, sekitar Rp 6,07 miliar digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, seperti komputer, printer, dan mebel yang rusak akibat banjir. Pemkab juga menganggarkan Rp 3,79 miliar untuk memperbaiki kendaraan dinas yang mendukung mobilitas pelayanan dan penanganan bencana.
Sektor agraris yang menjadi tulang punggung ekonomi turut menjadi perhatian karena terdampak parah oleh sedimentasi lumpur pascabanjir. Guna menyelamatkan nasib para petani, Pemkab bergerak cepat mengeksekusi Program Rehabilitasi Sawah Skala Masif dengan melakukan pembersihan dan pengerukan tanah pada total 712 hektare lahan persawahan yang sempat mati suri.
Langkah taktis ini disusul dengan peluncuran Gerakan Tanam Padi Perdana di kawasan strategis, seperti Kampung Bukit Panjang, Karang Baru. Program pemulihan dari hulu ini disokong penuh oleh Kementerian Pertanian melalui bantuan benih padi unggul secara cuma-cuma, pupuk subsidi, serta modernisasi alat mesin pertanian (alsintan) agar petani bisa langsung berproduksi tanpa terbebani modal awal.
Adapun di sektor hilir, Pemkab Aceh Tamiang berfokus pada pemulihan stabilitas daya beli dan usaha mikro melalui program Klinik UMKM Bangkit. Menyadari banyak modal pedagang yang hanyut atau habis saat masa darurat, Bupati Armia Fahmi menginisiasi penyaluran dana stimulan ekonomi produktif sebesar Rp 5 juta bagi setiap pelaku usaha mikro dan pedagang pasar tradisional, salah satunya di Pasar Kualasimpang.
Strategi kebangkitan Aceh Tamiang juga melibatkan kolaborasi lintas sektor yang adaptif. Pemkab menggandeng jajaran Kodim 0117/Aceh Tamiang untuk menyulap lahan-lahan kosong serta area bekas banjir menjadi kawasan produktif baru melalui program optimalisasi lahan tidur. Kawasan tersebut ditanami komoditas hortikultura cepat panen, jagung, serta pembuatan kolam budi daya ikan air tawar guna menciptakan benteng ketahanan pangan baru di tingkat desa.
Armia dan Ismail memahami bahwa jalan menuju cita-cita "Aceh Tamiang Madani, Sejahtera, dan Berkelanjutan" masih panjang. Namun pemulihan selepas bencana menjadi pijakan penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, menggerakkan roda perekonomian, sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi ancaman pada masa mendatang.
Bagi Aceh Tamiang, keberhasilan pembangunan bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi, melainkan juga memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk bangkit, pulih, dan merasakan kesejahteraan. "Kami upayakan masyarakat harus bermental kuat, ekonomi juga kuat," kata Armia.(*)
