TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, instruksi Presiden Prabowo Subianto agar kuota impor dihapus bukan berarti membuka keran impor seluas-luasnya. Tapi instruksi ini bermaksud agar impor tak dikuasai segelintir pemain. "Yang beliau (Prabowo) maksud itu satu-dua yang mendominasi supaya tidak demikian, dibuka. Sesederhana itu," ujar Arief saat berbincang dengan Tempo di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu, 16 April 2025.
Instruksi Prabowo yang dimaksud Arief sempat disampaikan dalam Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta beberapa waktu lalu. "Yang dimaksud Pak Presiden tentunya importasi yang terukur. Jadi tetap ada perhitungan. Enggak semua produk dibuka. Ada proteksi kepada petani dan peternak," ujar eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Arief mencontohkan, Indonesia telah kalah dari Brasil dalam sengketa perdagangan ayam di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Jika kondisi ini diperparah dengan importasi besar-besaran, ujar Arief, peternak lokal pasti akan terpukul.
Eks Kepala Dewan Pengawas Perum Bulog ini sebelumnya mengatakan, instruksi Presiden menghapus kuota impor tak akan menghilangkan pelindungan pemerintah terhadap petani dan peternak. Ia mengatakan, pemerintah tetap mengutamakan produksi pangan dalam negeri. "Produksi dalam negeri itu selalu menjadi yang utama. Nomor satu itu. Adapun kalau belum cukup atau insufficient, nah itu baru dipikirkan pengadaan dari luar negeri. Jadi pengadaan dari luar negeri itu adalah alternatif terakhir," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 10 April 2025.
Kepala Negara, kata dia, juga mempertimbangkan perlu adanya keseimbangan perdagangan atau trade balance. Ketika Indonesia mengekspor suatu komoditas ke sebuah negara, pemerintah perlu menyeimbangkan neraca perdagangan dengan mengimpor komoditas tertentu dari negara itu.
Rencana penghapusan kuota impor disampaikan Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025. Ia menginstruksikan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan menghapus kuota impor untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya daging. “Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok. Bikin kuota-kuota, habis itu perusahaan A, B, C, D yang ditunjuk. Hanya dia boleh impor. Enak saja. Sudahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai praktik-praktik itu lagi," ucap Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra ini tak merinci apa yang dimaksud dengan praktik-praktik tersebut. Tapi berdasarkan penelusuran Tempo, sistem kuota impor terbukti membuka celah korupsi dengan melanggengkan praktik perburuan rente. Praktik ini terjadi di berbagai komoditas, di antaranya daging, bawang putih, dan ikan salmon.
Pemerintah membatasi impor hanya bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang diduga dekat dengan penguasa. Sedangkan perusahaan yang tak mendapatkan jatah impor diminta untuk membeli izin dari mereka yang menerima kuota. Biaya tambahan dalam jual-beli izin ini kemudian mengakibatkan harga melejit di pasaran.
