TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Next Indonesia, Herry Gunawan, menilai tidak ada urgensi bagi CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, meminta BUMN menunda Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Ia menegaskan pengawasan terhadap BUMN tertutup sudah berjalan melalui pemegang saham, khususnya Dewan Komisaris. “Jangan-jangan malah selama ini memang tidak berjalan mekanisme itu, sehingga Danantara merasa perlu evaluasi ulang,” kata Herry saat dihubungi Tempo pada Senin, 12 Mei 2025.
Sebelumnya, Rosan menginstruksikan direksi BUMN non-terbuka menunda RUPS hingga hasil evaluasi Danantara rampung. Menteri Investasi dan Hilirisasi itu menyatakan Danantara kini mengelola 844 BUMN dan sedang mengonsolidasikan anak-anak usaha BUMN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun, menurut Herry, instruksi tersebut bertentangan dengan sejumlah regulasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan RUPS digelar paling lambat enam bulan setelah akhir tahun buku, yaitu Juni 2025. Sementara Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 mengatur laporan perusahaan harus disampaikan maksimal lima bulan setelah akhir tahun buku, yakni Mei 2025. “Kalau penundaan hingga akhir Mei, berarti melegalkan pelanggaran terhadap regulasi yang dibuat oleh Menteri BUMN,” ujarnya.
Herry menambahkan, aturan itu juga mewajibkan laporan keuangan diaudit kantor akuntan publik dan disampaikan paling lambat lima bulan setelah tutup buku. Karena itu, ia menilai alasan Danantara ingin menelaah laporan kinerja dan pengurus BUMN tidak berdasar. “Jadi, alasan Danantara merasa perlu menelaah dulu laporan kegiatan operasional dan keuangan BUMN yang belum tbk itu tampaknya alasan yang dicari-cari,” kata Herry. Ia menilai penundaan RUPS tidak memberi dampak positif bagi BUMN.
Rosan menyatakan instruksi penundaan RUPS bertujuan memberi waktu bagi Danantara menyelesaikan kajian terhadap BUMN. Kebijakan ini tidak berlaku bagi perusahaan publik. “Iya, karena memang kita kembali lagi, yang dipilih ini mesti, kalau Bapak (Presiden Prabowo Subianto) bilang itu yang best talent, yang berdasarkan meritokrasi ya. Jadi yang terbaik,” ujar Rosan di Istana Kepresidenan, Kamis, 8 Mei 2025.
Ia mencontohkan jajaran pengurus Danantara yang diisi tokoh-tokoh terbaik dan menyebut arahan ini sesuai keinginan Presiden agar tidak ada aktivitas negatif dalam pengelolaan BUMN. Rosan juga membantah bahwa penundaan ini bertujuan menyeleksi direksi.
Selain penundaan RUPS, Rosan mewajibkan seluruh aktivitas korporasi dan kontrak jangka panjang BUMN dikaji Danantara sebelum direalisasikan. BUMN juga diminta menyampaikan laporan berkala sesuai kebutuhan korporasi.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo (Tiko), menyatakan penundaan RUPS adalah hal wajar karena Danantara masih dalam masa transisi. Ia memastikan koordinasi dengan Danantara tetap berjalan baik. “Ya kan wajar. Kami dukung karena Danantara butuh waktu untuk transisi,” kata Tiko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Tiko menilai penundaan ini bermanfaat agar proses transisi berjalan lancar dan memastikan kerja sama antara Kementerian BUMN dan Danantara tetap solid ke depan.
