2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Seorang pengusaha sound horeg menjadi sorotan setelah menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur dengan kata “goblok” dalam sebuah acara talk show di salah satu stasiun televisi (TV). Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi Fatwa MUI Jawa Timur yang mengharamkan penggunaan sound horeg.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor, H Dendy Zuhairil Finsa menyayangkan pernyataan pengusaha sound horeg yang dinilai menghina Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Menurut dia, MUI merupakan salah satu otoritas keulamaan yang semestinya dihormati.
“Ya, sebenarnya sangat disayangkan kalau ada pernyataan seperti itu yang menghina kepada salah satu otoritas keulamaan, yaitu seperti MUI. Itu sangat disayangkan dan tidak baik. Jangankan kepada otoritas keagamaan, kepada siapapun sebenarnya juga tidak boleh melakukan penghinaan,” kata Dendy kepada Republika, Jumat (11/9/2026)
Dendy menjelaskan, proses hukum atas pernyataan tersebut bergantung pada pihak yang merasa menjadi korban. Sebab, menurut dia, penghinaan merupakan delik aduan.
“Kalau soal proses hukum ini kan deliknya delik aduan. Jadi tergantung kepada korban-korbannya,” ujar dia.
Angkat bicara nasib Sound Horeg
Meski demikian, Dendy meyakini MUI tidak akan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum. Dia berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi pengusaha sound horeg yang bersangkutan.
“Tapi saya yakin kalau MUI tidak mungkin akan mengadukan ke aparat penegak hukum. Saya kira pasti itu jadi pembelajaran yang baik buat pengusaha sound horeg yang menghina tersebut,” ujar Dendy.
Di tempat lain, Sekretaris Harian MUI Jawa Timur yang membidangi Fatwa, KH Nur Fauzi Palestin juga menanggapi pengusaha sound horeg asal Jawa Tengah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa terang benderang pengusaha sound horeg, Setyo Budi Mularso, mengatakan MUI secara kelembagaan "goblok."
"Apakah kami (MUI) marah atau membalas dengan nada yang sama? Kemarin Dewan Pimpinan Harian MUI Jawa Timur rapat bulanan, kami lebih banyak membicarakan hal lain yang lebih urgen, karena domain MUI sebagai Khadimul Ummah hanya memproduksi fatwa demi kemaslahatan umat, dan itu sudah dilakukan sejak didirikannya MUI," kata Kiai Nur Fauzi kepada Republika.
