MENTERI Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan soal kemarahannya saat meninjau proyek Sekolah Rakyat (SR) di Nganjuk, Jawa Timur. Hal itu dipicu rendahnya progres pembangunan yang tertinggal dibanding daerah lain serta lemahnya respons tim teknis.
“Bicara Nganjuk dulu nih. Nganjuk kan memang sangat-sangat tertinggal ya. Masih berapa sih mungkin 15 persen lah. Nah, yang saya tidak suka dari tim saya itu adalah pada saat saya datang ngasih excuse gitu kenapa tertinggal. Bukannya ngasih saran bagaimana supaya ketertinggalan itu bisa dikejar,” kata Dody saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Kedung Cowek, Surabaya, Jawa Timur, Ahad, 12 April 2026, sebagaimana dilansir dari Antara.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Dody juga menyoroti adanya dugaan perilaku tidak tegas di jajaran Direktorat Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) yang dinilainya berpotensi memunculkan spekulasi negatif soal hubungan dengan penyedia jasa proyek.
“Saya ini agak-agak bingung juga nih. Kenapa kemudian tim saya kok seolah-olah takut kepada penyedia jasa? Memang ada rumor di luaran nih. Penyedia jasa ngasih sesuatu nih kepada pada tim saya, tapi kan kan rumor, saya enggak bisa buktikan. Cuma fakta yang saya terima di lapangan seperti kemarin terjadi di Nganjuk,” ucapnya.
Menurut dia, Program Sekolah Rakyat merupakan prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem, sehingga pelaksanaannya harus dijaga dengan serius. Ia menyampaikan bahwa dirinya sempat merasa sangat kesal terhadap kinerja pihak terkait dalam proyek tersebut. Bahkan, ia mengaku jika masih berusia lebih muda, emosinya mungkin akan lebih sulit dikendalikan.
Kekesalan itu, menurutnya, dipicu oleh sikap yang dianggap tidak serius dalam menjalankan program pemerintah, khususnya yang bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem. Ia juga menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) bekerja secara profesional dan tidak main-main dalam menjalankan tugas.
Menurut dia, ASN harus mendukung suksesnya pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat.
Ia mengungkapkan ketidaksesuaian antara target penyelesaian yang diminta Presiden dengan kontrak proyek menjadi salah satu sumber kekesalan, karena berpotensi menghambat penggunaan fasilitas pada awal Juli 2026.
“Ternyata kontrak Sekolah Rakyat itu 23 Juli berakhirnya. Lah kan ini kan jadi kayak seolah-olah melawan perintah Presiden. Perintah Presiden itu Juli itu adik-adik kita masuk ke Sekolah Rakyat baru. Nanti kontraknya 23 Juli coba. Ya, ya saya juga bingung,” ucapnya.
Dody menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran DJPS guna memastikan pengawasan proyek berjalan optimal dan sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
Meski demikian, ia mengapresiasi progres pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya yang dinilai berjalan baik dan sesuai target, termasuk proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
