TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya menggenjot penghiliran atau hilirisasi sektor pertanian. Hilirisasi terutama dilakukan terhadap komoditas yang bahan bakunya telah tersedia di Indonesia, seperti kelapa.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, Indonesia saat ini mengekspor kelapa hingga 2 juta ton. Jumlah itu senilai dengan Rp 20 triliun. Dengan hilirisasi, ia mengklaim nilainya akan melonjak 2 hingga 3 kali lipat. “Nilainya nanti ke depan bisa Rp 40 triliun, bisa Rp 60 triliun,” ucapnya kepada wartawan di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu, 28 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tak hanya kelapa, Amran mengatakan komoditas lain seperti kakao juga akan menjadi sasaran penghiliran untuk memperoleh nilai tambah. Upaya ini akan dikerjakan bersama seluruh BUMN pangan. Ia meyakini, hilirisasi akan mensejahterakan petani.
Adapun Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan tingginya harga kelapa bulat di pasar ekspor membuat para petani lebih memilih mengekspor komoditas tersebut secara mentah. Menurut dia, harga ekspor kelapa lebih tinggi dibanding harga di dalam negeri. “Kelapa bulat ini ketika diekspor harganya tinggi. Ketika di dalam negeri harganya murah. Otomatis kan petani memilih ekspor,” ujar Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Selasa, 20 Mei 2025.
Dalam beberapa waktu terakhir, kelapa banyak diekspor dalam bentuk mentah ke Cina. Di negara tersebut, kelapa diolah lebih lanjut menjadi santan atau susu campuran kopi. Produk olahan ini menyebabkan permintaan kelapa meningkat di pasar Cina.
Meski demikian, Budi menyampaikan kekhawatiran soal ketersediaan stok untuk kebutuhan industri dalam negeri. Untuk mengatasi persoalan itu, ia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pungutan ekspor (PE). “Pekan ini rencananya kami akan putuskan mengenai pungutan ekspor,” katanya.
Ia berharap kebijakan tersebut bisa menciptakan keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan domestik, sekaligus mendorong hilirisasi. Budi belum mengungkap nilai pungutan ekspor tersebut karena masih akan dibahas dalam rapat. “Ini kan sebenarnya masalah utamanya harga,” ujarnya.
