INFO NASIONAL – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul menegaskan, bahwa salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Dia pun meminta agar yang bisa memulai membangun Sekolah Rakyat adalah pemerintah daerah (pemda) yang siap dan bukan yang berhenti di rencana.
"Kita tidak ingin program ini hanya berhenti di rencana. Siapa yang paling siap, itu yang akan dibangun lebih dulu,” kata Gus Ipul dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah di Jakarta, Rabu, 16 April 2025.
Mensos Gus Ipul menyambut baik antusiasme para kepala daerah dalam mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing. Mereka pun mengajukan proposal kepada Kementerian Sosial (Kemensos), yang akan melakukan asesmen sebelum program direalisasikan. Tetapi Gus Ipul memastikan semua ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen dan keberpihakan kepada rakyat miskin.
Kemensos membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah yang siap mendukung program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan minimal 5 hektare. Daerah yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan penuh akan diprioritaskan.
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat merupakan upaya strategis untuk pengentasan kemiskinan. Sekolah ini akan menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.
"Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan," kata dia.
Adapun sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapannya, termasuk Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin. Mereka bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memungkinkan proses seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan sistem ini, hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima.
Selain membahas Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga memperkenalkan konsep "Wisuda Keluarga Miskin", yaitu penghargaan resmi bagi keluarga penerima manfaat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial.
Penghargaan ini diharapkan menjadi bentuk motivasi bagi keluarga lain untuk mandiri. "Ini bukan tentang bantuan terus-menerus, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak agar kelak bisa mandiri. Negara hadir sebagai fasilitator perubahan," kata Gus Ipul. (*)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
