PENDIRI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, mengungkap alasannya menyebut Prabowo Subianto bukanlah sosok yang presidensial untuk memimpin Indonesia. Dia mengatakan jauhnya Prabowo dari aspek presidensial tercermin sejak awal dilantik.
Prabowo, kata dia, ketika itu menekankan bahwa demokrasi Tanah Air harus khas Indonesia. “Bagi saya pernyataan itu mengingatkan klaim Orde Baru dengan istilah demokrasi Pancasila,” kata dia dalam keterangannya pada Selasa, 7 April 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Demokrasi Pancasila yang berjalan di era Orde Baru dinilai bukan demokrasi yang sehat. Prabowo, ujar dia, sedari awal telah mengancam eksistensi demokrasi Indonesia yang sebetulnya sudah diatur di dalam konstitusi.
“Dia (Prabowo) tak presidensial dalam memahami basis negara kita yang sah sekarang ini,” ucap Saiful.
Tak hanya itu, Saiful menilai pernyataan terbaru kepala negara yang ingin menertibkan para pengamat menunjukkan sikap tidak presidensial. Padahal, ujar dia, seorang kepala pemerintahan yang presidensial seharusnya memiliki sifat inklusif dan menerima keragaman aspirasi.
“Seorang presiden yang presidensial bagi saya adalah yang bersikap dan bertindak beyond partisan politics,” katanya.
Bagi Saiful, semestinya seorang presiden melindungi para pihak yang mengkritik dan berperan sebagai oposisi di pemerintahan negara demokrasi. “Bukan dicemooh, diancam, dan apalagi dihilangkan,” ujar dia.
Bukan hanya sikap yang tidak presidensial, Saiful Mujani menilai berbagai kebijakan yang dibuat Prabowo mencerminkan ketidakmampuan dalam mengelola kabinet. Hal ini, kata dia, terlihat ketika Prabowo justru melipatgandakan personel di kabinet pemerintahannya.
Padahal, Saiful masih ingat betul bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu berbicara perihal kabinet yang efisien dan bersih. “Personel (para menteri kabinet) sangat diragukan kompetensinya. Prabowo tidak presidensial,” ujar Saiful.
Prabowo, kata dia, juga tak konsisten terhadap janjinya yang ingin membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Menurut dia, yang dilakukan Prabowo hingga kini justru bertolak belakang dengan janjinya tersebut.
Bagi Saiful, Prabowo hanya berbicara tanpa mengerti apa yang betul-betul ia bicarakan. “Kebijakan spending populis, seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, perluasan wilayah teritorial TNI, melibatkan banyak TNI di wilayah sipil tidak terlihat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan (8 persen),” kata dia.
Dalam acara halal bihalal bertajuk "Sebelum Pengamat Ditertibkan" pada 31 Maret 2026, Saiful Mujani hadir dan menyampaikan kritiknya ihwal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di forum silaturahmi itu, pimpinan lembaga survei ini mengajak masyarakat untuk menjatuhkan Prabowo dari pemerintahan sebagai upaya menyelamatkan Indonesia.
Kritik Saiful Mujani terhadap Prabowo Subianto menjadi pembicaraan belakangan ini. Mantan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menilai pernyataan tersebut berpotensi menciptakan provokasi.
Menurut dia, pernyataan tersebut tidak tepat disampaikan di tengah kondisi global saat ini. Hasan menilai ada kecenderungan menjatuhkan pemerintahan yang sah tanpa melalui proses demokrasi.
"Mereka itu mengakunya pejuang demokrasi, tapi enggak pernah mau paham apa esensi demokrasi," kata Hasan dalam keterangannya, melansir Antara pada Selasa, 7 April 2026.
Hasan berpendapat tindakan provokasi untuk memakzulkan pemerintahan yang sah tanpa proses konstitusional merupakan pelanggaran terhadap demokrasi. Menurut dia, yang dilakukan Saiful Mujani dengan mengajak publik menjatuhkan Prabowo didasari atas perasaan pribadi.
"Anda ingin mengajak masyarakat untuk menjatuhkan presiden karena perasaan Anda tidak terpenuhi, karena keinginan Anda tidak tercapai, itu sesuatu hal yang tidak bisa diterima," ucap Hasan.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan belum mengetahui apa yang dikatakan oleh Saiful Mujani. "Saya masih banyak sekali kerjaan. Saya belum lihat beliau bicara apa,” tutur Teddy di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Menurut Teddy, Prabowo juga kemungkinan belum mengetahui kritik yang dilontarkan Saiful. “Apalagi Bapak Presiden. Pak Presiden mengurusi hal besar, lagi fokus dengan hal-hal yang lebih strategis,” kata Teddy.
