TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Wahyu Widada menyoroti promosi judi online yang masih marak. Bahkan, Wahyu mengatakan sering mendapatkan iklan judi online di ponselnya.
“Jangankan masyarakat, di hp saya pun kadang masuk orang menawarkan judi slot. Mereka tidak tahu saya ini Kabareskrim. Langsung saya kirim ke Direktorat Siber,” kata Wahyu di Gedung Bareskrim Polri, Rabu, 7 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kabareskrim mengatakan kepolisian berkomitmen memberantas judi online dari hulu hingga ke hilir. Namun, Polri membutuhkan kolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain menyasar bandar judi, polisi juga melacak aliran uang dari bisnis judi online.
Menurut Wahyu Widada, saat ini bandar judi online terus membuat modus-modus baru secara terorganisir untuk melakukan pencucian uang dari bisnisnya. “Tindakan mereka memang bisa memanfaatkan celah dan membuat modus berdasarkan kebijakan yang sudah kita buat,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana memperkirakan perputaran dana judi online tahun ini mencapai Rp 1.200 triliun. Dia menyebut aliran uang itu lebih besar daripada tahun lalu, yakni Rp 981 triliun.
"Tantangan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), pendanaan proliferasi senjata pemusnahan massal (PPSPM) ke depan akan terus berkembang dan memanfaatkan teknologi baru seperti aset kripto, hingga platform online lainnya," kata Ivan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 18 April 2025.
Pada November 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan jumlah perputaran dana dalam aktivitas perjudian daring atau judi online di Indonesia telah mencapai nilai Rp 900 triliun. Ia menilai kondisi yang demikian cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat.
